Pembiayaan IKN Beri Peluang Seluas-luasnya Partisipasi Swasta

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan jajarannya, pada Senin (13/6), di Istana Kepresidenan Jakarta, membahas percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, usai rapat internal dengan Presiden.

"Tadi kita membahas terkait percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara," kata Suharso.

Salah satu bentuk kebijakan untuk mendorong percepatan itu adalah melalui sektor pembiayaan. "Bagaimana pembiayaan itu sedemikian rupa. Pertama, agar tidak mengganggu APBN, yang kedua, memberikan peluang seluas-luasnya kepada partisipasi swasta publik," jelas Suharso.

Dia mengatakan pemerintah ingin memberikan peluang investasi seluas-luasnya bagi swasta, namun tetap dengan sejumlah aturan yang kini tengah dirumuskan.

Suharso mengatakan rapat tersebut juga membahas soal perlunya peraturan pemerintah terkait penggunaan lahan di IKN.

"Sebagaimana diatur dalam undang-undang maka diperlukan peraturan pemerintah (PP) untuk mengatur kewenangan khusus terkait lahan," kata Suharso seperti dikutip dari Antara.

Menanggapi rencana percepatan pembangunan IKN itu, pakar ekonomi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Y Susilo, mengatakan pembangunan infrastruktur di IKN sebenarnya bisa segera diikuti pembangunan perkantoran perusahaan-perusahaan swasta. Hal itu dinilai akan makin mempertebal kepercayaan publik pada proyek IKN.

"Kampus misalnya, bisa diberi fasilitasi fiskal dan nonfiskal. Kampus bisa beli tanah dulu, peletakan batu pertama, semua jadi akan terdorong melakukan hal serupa," kata Susilo.

Kuncinya agar swasta domestik mau berbondong-bondong ke IKN adalah aneka insentif yang diberikan pemerintah. Dengan banyaknya swasta domestik di IKN, hal itu juga akan memicu swasta asing untuk segera masuk ke IKN.

Apalagi IKN, kata Susilo, merupakan proyek yang dikerjakan berdasarkan UU sehingga badan yang dibentuk harus percaya diri untuk bekerja cepat menyelesaikan target jangka pendek dan membuka jalan bagi tercapainya target jangka panjang.

"Jangka pendeknya kan pemerintahan ini punya legacy yang luar biasa. Badan otorita IKN harus bisa mencapai target yang ditetapkan," tandas Susilo.

Ramah Lingkungan

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, saat kunjungan kenegaraan ke Indonesia, baru-baru ini, menawarkan bantuan teknisi ahli untuk terlibat dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur menjadi kota yang hijau, ramah lingkungan, dan berteknologi tinggi.

Menurut Albanese, rencana pembangunan IKN memiliki prospek yang luar biasa serta menandakan arah dan tujuan negara Indonesia. "Saya dengan senang hati menawarkan teknisi ahli Australia untuk membantu merencanakan kota yang bersih, hijau, dan berteknologi tinggi," kata PM Albanese.