Pembatasan Transaksi Tunai

Oleh R Wulandari

Pemerintah Indonesia saat ini sedang merencanakan untuk membatasi transaksi uang tunai dengan nilai maksimal 100 juta rupiah per transaksi. Seperti biasa, pro kontra pun muncul. Yang setuju menilai bahwa rencana itu sebagai langkah progresif sektor keuangan, sekaligus untuk mencegah transaksi-transaksi mencurigakan seperti pencucian uang, korupsi, maupun pendanaan terorisme. Sementara itu, kalangan yang tidak setuju beranggapan bahwa rencana pemerintah membatasi transaksi tunai akan sangat mengganggu aktivitas perekonomian dan perdagangan masyarakat, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Kita harus akui pesatnya kemajuan teknologi digital dewasa ini telah membuat kehidupan banyak berubah. Berkat kemajuan teknologi digital, transaksi ekonomi menjadi bertambah mudah. Meski demikian, di sisi lain, kemajuan teknologi digital telah melahirkan kejutan dan disrupsi (gangguan) bagi sebagian pelaku ekonomi yang belum benar-benar siap dalam menghadapi gelombang perubahan yang demikian cepat.

Dalam konteks penggunaan uang tunai, kehadiran teknologi digital menjadikan fungsi dan peran uang tunai sebagai alat pembayaran kini menjadi kurang signifikan. Banyak yang berpendapat, cepat atau lambat, kita akan segera berada dalam sistem ekonomi nontunai sepenuhnya, di mana segala jenis transaksi ekonomi dilakukan menggunakan sarana nontunai.

Banyak warga mungkin masih ingat dulu di hari pembayaran gaji, karyawan mesti mengantre untuk mengambil gaji dan meneken bukti pembayaran. Kini pemandangan seperti itu telah berubah. Kian banyak kantor dan instansi membayar gaji dengan cara transfer ke rekening. Bagian keuangan tidak perlu repot-repot setiap bulan mengambil uang tunai ke bank, menghitung, lalu memasukkan ke dalam amplop. Dengan memanfaatkan teknologi digital, gaji dapat langsung masuk ke rekening karyawan secara serentak pada hari dan waktu yang sama. Ini benar-benar praktis dan tidak merepotkan.
Halaman Selanjutnya....