Pembangunan Nasional Harus Dimulai dari Desa
INTERMEDIASI PERBANKAN JANGAN ABAIKAN UMKM I Perajin UMKM membuat noken (tas khas Papua) di Jayapura, Papua, belum lama ini. BI dan OJK harus memastikan sektor UMKM seperti perajin Noken ini mendapat perhatian dari perbankan. Hingga akhir 2022, Papua tercatat sebagai provinsi dengan jumlah UMKM paling sedikit se-Indonesia, hanya 3.932 unit.
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana, Yogyakarta, Awan Santosa, yang diminta pendapatnya dari Jakarta, Selasa (16/5), mengatakan tugas OJK dan BI bukan hanya sekadar mengawasi perbankan, tapi juga harus memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan berdampak positif terhadap perekonomian nasional.
"Jangan malah berkoar-koar peduli pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), tetapi kebijakannya malah membahayakan bank di kemudian hari karena mengabaikan UMKM," katanya.
Otoritas seharusnya paham kalau kekuatan ekonomi Indonesia itu ada di perdesaan, khususnya UMKM. Dengan demikian, desain kebijakan terhadap perbankan harus mengarahkan mereka menyalurkan pembiayaan di perdesaan.
Desa yang dimaksud pun bukan hanya yang ada di Pulau Jawa, tetapi dari Sabang sampai Merauke. Kalau bisa dimulai dari daerah terpencil, terus merambat ke kota, bukan hanya di Jakarta dan Surabaya.
Lebih lanjut, dia mengatakan intermediasi perbankan itu seharusnya lebih menyasar para pelaku UMKM di desa terpencil, bukan malah kredit untuk membangun mal dan proyek real estat yang bubble serta untuk membiayai modal kerja impor.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Vitto Budi
Komentar
()Muat lainnya