Pembangunan Nasional Harus Dimulai dari Desa

"Pembiayaan itu harus ke perdesaan yang menghasilkan produk dalam negeri seperti pangan dan kebutuhan rakyat lainnya yang dibangun dari desa. Karena desa dengan UMKM-nya itu tulang punggung kekuatan ekonomi RI. Jadi kalau desa dan UMKM mati, kota pun ikut mati," katanya.

Dengan mengetahui arah pembiayaan yang benar maka tinggal eksekusinya yang harus berjalan. Pihak yang bisa melakukan itu hanya pemerintah pusat bersama pemda, BI, dan OJK, dengan melibatkan DPRD karena selama ini DPR sepertinya tidak peduli. Hal-hal seperti itulah yang sebenarnya jadi sumpah jabatan para pejabat BI dan OJK yang mereka tidak dijalankan, karena kerap dikelabui pengusaha.

Pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ahmad Maruf, mengatakan tidak ada industri di Tanah Air yang lebih menguntungkan dari industri perbankan. Jika dilihat dari komposisi kepemilikan saham perbankan swasta nasional, bank di Tanah Air sesungguhnya hanya menjadi sapi perahan konglomerasi.

Setiap tahun dividen dibagikan besar-besaran, padahal di saat yang sama ada banyak sektor ekonomi fundamental di Tanah Air yang masih jauh dari dukungan perbankan.

BI dan OJK, kata Maruf, seharusnya membuat ketentuan yang membatasi pembagian dividen maksimal 10 persen dari laba mereka. Selebihnya, laba ditahan untuk membiayai UMKM di daerah. Sebab itu, DPRD harus mendorong pemerintah pusat dan daerah membuat aturan yang mengikat mereka untuk membangun ekonomi pedesaan.
Halaman Selanjutnya....