Pembangunan IKN Tak Harus Gunakan Dana PEN

Dia mencontohkan sebagian dari dana PEN kluster penguatan ekonomi dapat digunakan untuk membangun infrastruktur esensial di IKN apabila Kementerian PUPR telah siap melakukan eksekusinya. "Kita akan lihat kesiapan kementerian dan lembaganya, kemampuan eksekusinya, dan dampak ekonominya yang paling optimal sehingga kita berikan prioritas untuk bisa menggunakan yang 178,3 triliun rupiah," kata Sri Mulyani.

Pemerintah sebelumnya memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk Ibu Kota Negara (IKN) mencapai 466 triliun rupiah. Kebutuhan anggaran ini akan dipenuhi melalui APBN sebesar 89,4 triliun rupiah, 253,4 triliun rupiah dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan 123,2 triliun rupiah dari swasta.

Padat Karya

Lebih lanjut, Menkeu akan mencari alternatif lain dalam mendukung program padat karya yang tak bisa gencar dilakukan saat ini seiring dengan aturan pembatasan sosial sebagai dampak Covid-19. Dengan permasalahan tersebut, anggaran program prioritas dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hanya terserap 89,3 persen dari alokasi 117,94 triliun rupiah, yakni 105,4 triliun rupiah.

Realisasi tersebut merupakan yang terendah kedua setelah dukungan UMKM dan korporasi, di antara lima klaster program PEN 2021. Sri Mulyani menuturkan dalam PEN pada 2022, program padat karya akan kembali dilakukan dan masuk ke dalam bidang penguatan pemulihan ekonomi dengan alokasi 178,3 triliun rupiah.