Pemaksaan GTO

Pada akhir bulan ini, para pengguna tol akan dipaksa secara sepihak untuk menggunakan pembayaran nontunia. Dalam ruang ini akan disampaikan keluhan- keluhan masyarakat sebagai masukan kepada para pengelola jalan tol. Itu juga kalau para pengelola tol mau mendengarkan dan tidak hanya mendengarkan tetapi juga merespons dengan mengubah pemaksaan tersebut.

Namun rasanya hanya pesimisme yang menghinggapi karena sepertinya pemaksaan sudah menjadi kebulatan tekad, apa pun suara dan keberatan pelanggan. Banyak surat pembaca mencoba mengingatkan para pengelola tol agar tidak bergaya diktator dengan mengabaikan masukan rakyat. Salah satu masukan yang mesti menjadi pertimbangan- sekali lagi seperti warga keluhkan sangat mungkin masukan ini diabaikan- agar diberi alternatif.

Indonesia negara demokrasi, bukan diktator di mana suara rakyat dibungkam. Pilihan menjadi ciri demokrasi. Keberatan pelanggan yang terbaca antara lain, tidak memiliki dana cukup untuk mengendapkan uang ke dalam kartu. bayangkan saja kalau dari Cikarang Utama harus membayar di Cileunyi yang 55.000, lalu berapa yang harus diendapkan. Mengisi 100.000 saja tidak cukup untuk bolak-balik.

Selain itu, kalau orang bukan tinggal di daerah tol, lalu bagaimana. Misalnya, seorang warga Yogyakarta yang harus ke Jakarta belum tentu setahun sekali, dia terpaksa membeli kartu untuk bisa lewat GTO. Kalau dana tersisa tentu uangnya mubasir. Sedangkan kartunya tidak bisa diuangkan kembali. Ini jelas tidak praktis.

Kecuali kalau kartu bisa diuangkan kembali dan dananya bisa dicairkan. Kecuali itu, pelanggan juga mengingatkan bahwa yang macet parah adalah jalan tol itu sendiri. Sedangkan gerbang tol seperti Karangtengah telah dibongkar tidak ada gunanya karena kemacetan tetap saja seperti sebelum gerbang dibongkar. Malahan belakangan kemacetan semakin parah karena pengelola membuat sumber kemacetan baru berupa exit dan entre di kiri-kanan. Ini contoh pembangunan yang tidak visioner, hanya memenuhi kebutuhan sesaat.
Halaman Selanjutnya....