Pelibatan Daerah Tetap Minim

Kesempatan pemerintah provinsi memperbesar BUMD menjadi tertutup ketika pemerintah pusat memperpanjang PKP2B menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus.

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperpanjang izin operasional perusahaan batu bara dengan masa kontrak Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) yang akan habis. Namun, keputusan tersebut dianggap tak berpihak pada pembangunan ekonomi di daerah.

Keputusan perpanjangan izin tersebut mengacu pada Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba). Pasal tersebut memuat masa berakhirnya kontrak 1 x 30 plus 2 x 10 tahun. Artinya, 2 x 10 tahun itu menjadi komitmen pemerintah.

"Esensinya, selama perusahaan itu memenuhi kewajibannya, berkinerja baik, termasuk secara hukum, finansial dan teknis maka diberikan perpanjangan," tegas Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, di Jakarta, Rabu (9/1).

Menurut Gatot, itulah yang ditafsir PT Freeport Indonesia sehingga perusahaan itu mengajukan perpanjangan izin operasi hingga 2041. Jika terjadi perselisihan atau dispute, maka akan di bawah ke pengadilan arbitrase. Dalam posisi itu, baik menang ataupun kalah sama saja.
Halaman Selanjutnya....