Pejabat Masih Terima Bantuan Sosial

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jakarta diminta membenahi data penerima bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran. Sebab disinyalemen masih ada pejabat yang menerima bansos. Desakan ini datang dari Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jakarta, Iman Satria, Rabu (25/10).

"Ini pasti ada sumber data yang salah karena ada pejabat menerima bansos," tandas Iman. Karena itu, Iman menegaskan perlunya pembersihan data (cleansing data) agar bisa diperoleh jumlahpenerima bantuan sosial yang valid. Selain itu juga untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Jika ada pejabat menerima bansos, mestinya dikembalikan karena mereka tidak berhak. Jika dikembalikan maka bansos dapat disalurkan kepada mereka yang memang berhak. "Dinas Sosial Jakarta harus tahu di mana sumber salahnya. Jangan sampai terulang. Kebanyakan data tersebut menggunakan waktu masa Covid-19," katanya.

Iman menegaskan, pemerintah provinsi harus lebih meningkatkan komunikasi antarpihakterkait agar bisa dirinci data penduduk yang benar-benar miskin dan membutuhkan bantuan sosial. Kalau data benar maka bantuan akan sampai kepada warga yang benar-benar berhak.

Apalagi Dinas Sosial Jakarta juga menemukan 1,1 juta warga DKI yang terdapat di dalam daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masuk ke dalam kategori tidak layak menerima bantuan sosial. Berdasarkan DTKS Februari 2022 tercatat sebanyak 4.497.724 warga. Namun sebanyak 1.143.639 warga tidak layak menerima bansos.
Halaman Selanjutnya....