PBB Pertimbangkan Resolusi untuk Atasi Potensi Risiko dan Manfaat AI

Oleh karena itu, resolusi ini meminta negara-negara anggota dan pemangku kepentingan "untuk menahan diri atau menghentikan penggunaan sistem kecerdasan buatan yang tidak mungkin dijalankan sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional atau yang menimbulkan risiko yang tidak semestinya terhadap penikmatan hak asasi manusia."

Peringatan terhadap teknologi ini semakin lazim, terutama terkait dengan alat AI generatif dan risiko yang ditimbulkannya terhadap demokrasi dan masyarakat, terutama melalui gambar dan ucapan palsu yang dibagikan dalam upaya untuk ikut campur dalam pemilu.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menjadikan regulasi AI sebagai prioritas, dan menyerukan pembentukan entitas PBB yang meniru organisasi PBB lainnya seperti Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Iia secara teratur menyoroti potensi disinformasi, dan minggu lalu memperingatkan adanya bias dalam teknologi yang dirancang terutama oleh laki-laki, yang dapat mengakibatkan algoritma yang mengabaikan hak dan kebutuhan perempuan.

"Algoritme yang didominasi laki-laki dapat memprogram kesenjangan ke dalam aktivitas mulai dari perencanaan kota, pemeringkatan kredit, hingga pencitraan medis di tahun-tahun mendatang," katanya.
Halaman Selanjutnya....