PBB: Militer Terlibat Kejahatan Perang dan Kemanusiaan

JENEWA - Militer Myanmar telah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, banyak di antaranya merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan sejak kudeta tahun lalu. Hal itu dikatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (15/3) dalam laporan komprehensif pertamanya tentang hak asasi manusia (HAM) sejak kudeta tahun lalu.

"Pasukan keamanan (Myanmar) secara mencolok telah mengabaikan kehidupan manusia, menggunakan serangan udara dan senjata berat di daerah berpenduduk dan dengan sengaja menarget warga sipil," kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet.

Banyak korban ditembak di kepala, dibakar sampai mati, ditangkap secara sewenang-wenang, disiksa, atau digunakan sebagai tameng manusia, katanya dalam pernyataan mengenai laporan itu. Bachelet juga mendesak dilakukannya tindakan berarti oleh masyarakat internasional terhadap militer Myanmar.

"Skala dan luasnya pelanggaran yang mencengangkan terhadap hukum internasional yang dialami oleh rakyat Myanmar menuntut tanggapan internasional yang terpadu dan tegas," kata Bachelet.

Belum Beri Tanggapan

Juru bicara militer Myanmar hingga saat ini belum memberikan tanggapan atas laporan PBB ini.

Militer di Myanmar sebelumnya mengatakan mereka bertugas untuk memastikan perdamaian dan keamanan. Mereka membantah telah terjadi kekejaman dan menyalahkan para teroris karena menyebabkan kerusuhan.

Militer Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari tahun lalu, menggulingkan pemerintah sipil dan menangkap pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi. Sejak itu junta melancarkan tindakan keras berdarah terhadap perbedaan pendapat. Junta di Myanmar juga telah gagal untuk mengkonsolidasikan kekuasaan sejak menggulingkan pemerintahan terpilih.

Laporan HAM PBB itu mengatakan bahwa setidaknya 1.600 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan dan afiliasi mereka, sementara lebih dari 12.500 orang telah ditahan. Setidaknya 440.000 lainnya telah mengungsi dan 14 juta membutuhkan bantuan kemanusiaan yang mendesak, pengiriman yang sebagian besar telah diblokir oleh militer di daerah-daerah baru dan yang sudah ada kebutuhan, kata laporan itu.

Laporan tersebut dirilis untuk sesi reguler ke-49 yang sedang berlangsung di Dewan HAM PBB yang berlangsung hingga 1 April. Bachelet akan menyampaikan laporan itu kepada dewan pada 21 Maret mendatang. AFP/VoA/I-1