PBB Kecam Peningkatan Kekerasan

JENEWA - Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, menyerukan penghentian tindak kekerasan yang sudah meningkat di Myanmar untuk mencegah hilangnya korban jiwa yang lebih besar dan situasi darurat kemanusiaan yang semakin parah. Hal itu dilontarkan Bachelet saat menanggapi adanya laporan pengerahan kekuatan militer di beberapa wilayah di Myanmar.

Dalam pernyataannya, Bachelet mengecam peningkatan aksi kekerasan di seluruh Myanmar dan memperingatkan bahwa negara itu telah terperosok dalam bencana hak asasi manusia sejak terjadinya kudeta pada 1 Februari lalu.

"Hanya dalam waktu empat bulan, Myanmar telah berubah dari sebuah negara demokrasi yang rapuh menjadi (sebuah negara yang mengalami) bencana hak asasi manusia," kata Bachelet, dalam sebuah pernyataan yang disampaikan pada Jumat (11/6). "Dalam hal ini kepemimpinan militer sangat bertanggung jawab atas terjadinya krisis ini," imbuh dia.

Kantor hak asasi PBB pada Jumat menerima laporan yang kredibel yang menyatakan bahwa setidaknya 860 warga sipil telah tewas dalam tindakan brutal oleh pasukan keamanan pada aksi protes menentang kudeta yang terjadi hampir setiap hari di Myanmar.

Pertempuran telah berkobar di beberapa wilayah terutama di kota-kota yang mengalami jumlah korban tewas yang tinggi di tangan polisi dan beberapa penduduk setempat pun telah membentuk pasukan pertahanan sendiri-sendiri.

Dalam pernyataannya, Bachelet mengatakan bahwa aksi kekerasan yang meningkat telah terjadi di banyak bagian Myanmar, termasuk Negara Bagian Kayah, Negara Bagian Chin dan Negara Bagian Kachin.

"Aksi kekerasan yang sangat intens dan signifikan terjadi di daerah-daerah dengan kelompok etnis dan agama minoritas. Pasukan keamanan negara terus menggunakan persenjataan berat, termasuk serangan udara, terhadap kelompok bersenjata dan terhadap warga dan objek sipil, termasuk gereja-gereja Kristen," ucap Bachelet.

"Tampaknya tidak ada upaya ke arah deeskalasi dan yang terjadi justru pengerahan pasukan di daerah-daerah penting," imbuh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia itu.

Perisai Manusia

Dalam keterangannya, Bachelet juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima laporan yang dapat dipercaya bahwa pasukan keamanan telah menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia, menembaki rumah dan gereja sipil, dan memblokir akses kemanusiaan, termasuk dengan menyerang petugas pemberi bantuan.

"Lebih dari 108.000 orang telah meninggalkan rumah mereka di Negara Bagian Kayah selama tiga pekan terakhir," kata dia seraya mengatakan banyak warga setempat yang telah melarikan diri ke kawasan hutan tanpa ketersediaan bahan makanan, air, sanitasi atau perawatan medis.

"Mereka ini adalah orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan," tegas dia seraya menekankan bahwa militer yang berada di balik kudeta ini sebenarnya memiliki kewajiban untuk melindungi warga sipil.

"Komunitas internasional perlu segera bersatu dalam tuntutannya agar militer di Myanmar menghentikan penggunaan artileri berat terhadap warga dan objek sipil serta menghormati prinsip pembedaan," kata dia.

Bachelet juga mengecam penangkapan besar-besaran terhadap para aktivis, jurnalis dan penentang rezim di Myanmar seraya mengutip informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya bahwa setidaknya ada sebanyak 4.804 orang masih ditahan secara sewenang-wenang. Ia pun menyuarakan kekhawatiran atas laporan tahanan yang disiksa dan hukuman kolektif yang dijatuhkan kepada anggota keluarga aktivis.

"Alih-alih berupaya untuk dialog, militer mencap lawannya sebagai teroris dan menjatuhkan tuduhan bermotif politik terhadap kepemimpinan demokratis," pungkas dia. AFP/I-1