PBB Gelar KTT Negara Kurang Berkembang

DOHA - Para pemimpin dari negara-negara termiskin (least developed countries/LDC) di dunia menumpahkan kekecewaan dan keputusasaan mereka pada pertemuan puncak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibuka pada Minggu (5/3) atas perlakuan negara mereka oleh rekan-rekan yang lebih kaya.

Pada KTT LDC yang rencananya akan berlangsung hingga 9 Maret mendatang ini, banyak yang membuat seruan tajam agar kekuatan negara maju mau mengucurkan miliaran dollar bantuan yang dijanjikan untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan dan memerangi perubahan iklim.

Presiden Republik Afrika Tengah mengatakan kepada pertemuan Negara Kurang Berkembang PBB di Doha bahwa negaranya yang kaya sumber daya, tetapi miskin karena sedang "dijarah" oleh "kekuatan Barat".

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menindaklanjuti serangan yang dia lontarkan sehari sebelumnya terhadap suku bunga "predator" yang dikenakan oleh bank internasional di negara-negara miskin.

"Tidak ada lagi alasan lagi untuk tidak memberikan bantuan," kata Guterres.

Tetapi, pada hari pembukaan debat umum di KTT yang digelar sekali dalam satu dekade itu, tidak ada pengumuman besar tentang bantuan uang tunai yang sangat dibutuhkan selain dari dana senilai 60 juta dollar AS yang menurut tuan rumah Qatar akan diberikan untuk program-program PBB.

Para pemimpin ekonomi utama dunia absen pada sesi debat umum yang akan berlangsung selama lima hari yang membahas mengenai kekacauan di negara-negara miskin.

Pada pertemuan dengan para pemimpin LDC, pada Sabtu (4/3) lalu, Guterres menyerukan agar dana 500 miliar dollar AS untuk dimobilisasi untuk transformasi sosial dan ekonomi.

Para pemimpin juga menggunakan hari pertama debat publik untuk memperbarui tuntutan agar pemerintah industri menyerahkan 100 miliar dollar AS per tahun yang dijanjikan untuk mendukung upaya mereka melawan pemanasan global.

Pertempuran Epik

Presiden dan perdana menteri dari Afrika dan kawasan Asia-Pasifik menyerukan tindakan bagi bantuan keuangan ini.

Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, yang negaranya berpenduduk 170 juta jiwa dan dijadwalkan keluar dari status LDC, mengatakan negara-negara miskin pantas mendapatkan kepastian pembiayaan untuk pembangunan dan iklim.

"Masyarakat internasional harus memperbarui komitmennya untuk transformasi struktural yang nyata di LDC," kata PM Hasina. "Bangsa kami tidak meminta amal. Apa yang kami cari adalah komitmen internasional kami," imbuh dia.

Sementara itu wakil PM Nepal, Narayan Kaji Shrestha, mengatakan bahwa LDC tidak dapat menanggung dekade yang hilang lagi. Nepal sendiri juga akan meninggalkan kelompok LDC dan akan masuk ke kelompok Negara Berpenghasilan Menengah pada 2026.

Shrestha menuturkan bahwa dalam lima dekade sejak status LDC ditetapkan pada negaranya, pemerintah Nepal telah melakukan pertempuran epik melawan kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan buta huruf.

Dia pun menyoroti bahwa sejauh ini hanya enam negara yang lolos dari status LDC yang oleh beberapa negara dianggap sebagai stigma.SB/AFP/and