PBB Gelar 'KTT Masa Depan' untuk Atasi Krisis Global

PBB - Para pemimpin dunia berkumpul di New York pada hari Minggu (22/9) untuk menghadiri "KTT Masa Depan" yang bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan abad ke-21 mulai dari konflik hingga iklim, di tengah skeptisisme mengenai apakah perjanjian akhir tersebut akan mencapai tujuan mulianya.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pertama kali mengusulkan pertemuan tersebut pada tahun 2021, menyebutnya sebagai "kesempatan sekali dalam satu generasi" untuk membentuk kembali sejarah manusia dengan menghidupkan kembali kerja sama internasional.

Sebagai acara pembukaan pekan tingkat tinggi tahunan Majelis Umum PBB, yang dimulai hari Selasa (24/9), puluhan kepala negara dan pemerintahan diperkirakan akan mengadopsi "Perjanjian untuk Masa Depan" pada hari Minggu (22/9).

Namun setelah negosiasi intens di menit-menit terakhir, Guterres mengungkapkan rasa frustrasinya, mendesak negara-negara untuk menunjukkan "visi" dan "keberanian," dan menyerukan "ambisi maksimal" untuk memperkuat lembaga-lembaga internasional yang berjuang untuk menanggapi ancaman-ancaman saat ini secara efektif.

Dalam versi terbaru teks yang akan diserahkan untuk diadopsi, para pemimpin berjanji untuk memperkuat sistem multilateral guna "mengimbangi perubahan dunia" dan "melindungi kebutuhan dan kepentingan generasi sekarang dan masa depan" yang menghadapi "krisis berkelanjutan".

"Kami percaya ada jalan menuju masa depan yang lebih cerah bagi seluruh umat manusia," kata dokumen itu.

Pakta yang mencakup hampir 30 halaman tersebut menguraikan 56 "tindakan," termasuk komitmen terhadap multilateralisme, menegakkan Piagam PBB, dan menjaga perdamaian.

Ia juga menyerukan reformasi terhadap lembaga keuangan internasional dan Dewan Keamanan PBB, bersamaan dengan upaya baru untuk memerangi perubahan iklim, mendorong pelucutan senjata, dan mengarahkan pengembangan kecerdasan buatan (AI).

Meskipun ada beberapa "ide bagus," teks tersebut "bukanlah jenis dokumen revolusioner yang mereformasi seluruh multilateralisme yang awalnya diserukan Antonio Guterres," kata Richard Gowan dari International Crisis Group kepada AFP.

Sentimen ini dianut secara luas di kalangan diplomat, banyak di antaranya yang mengungkapkan rasa frustrasi saat membahas ambisi dan dampak teks tersebut, dengan menggambarkannya sebagai "suam-suam kuku," "nilai rata-rata terendah," dan "mengecewakan."

"Idealnya, Anda mengharapkan ide-ide baru, ide-ide segar. Anda tahu, 2.0 dan seterusnya. Namun, ketika Anda memiliki 200 negara yang semuanya harus sepakat, Anda akan berakhir dengan pohon Natal yang berisi segalanya," kata seorang diplomat.

Setelah negosiasi intensif dalam beberapa hari terakhir, Russia masih keberatan dengan versi akhir teks yang diterbitkan pada hari Sabtu, kata seorang sumber diplomatik kepada AFP. Meskipun pakta tersebut diharapkan akan diadopsi, persetujuannya belum dijamin.

Perjuangan melawan pemanasan global merupakan salah satu poin penting dalam negosiasi tersebut, dengan rujukan pada "transisi" dari bahan bakar fosil telah menghilang dari rancangan teks beberapa minggu yang lalu, sebelum dimasukkan kembali.

Meskipun ada kritik, ini masih merupakan "kesempatan untuk menegaskan komitmen kolektif kita terhadap multilateralisme, bahkan dalam konteks geopolitik yang sulit saat ini," kata seorang diplomat Barat, yang menekankan perlunya membangun kembali kepercayaan antara negara-negara Utara dan Selatan.

Negara-negara berkembang khususnya vokal dalam menuntut komitmen konkret mengenai reformasi lembaga keuangan internasional, yang bertujuan untuk mengamankan akses yang lebih mudah terhadap pembiayaan preferensial, terutama mengingat dampak perubahan iklim.

Teks tersebut memang mencakup "komitmen penting mengenai keadilan ekonomi dan reformasi arsitektur keuangan internasional," komentar Human Rights Watch (HRW), sembari memuji "sentralitas hak asasi manusia."

Namun, para pemimpin dunia "masih perlu menunjukkan bahwa mereka bersedia bertindak untuk menegakkan hak asasi manusia," kata Louis Charbonneau, direktur HRW PBB.

Apa pun isinya, pakta dan lampirannya -- Pakta Digital Global dan Deklarasi tentang Generasi Mendatang -- tidak mengikat, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang penerapannya, terutama karena beberapa prinsip -- seperti perlindungan warga sipil dalam konflik -- dilanggar setiap hari.

"Tugas kita selanjutnya adalah menghidupkannya, mengubah kata-kata menjadi tindakan," desak Guterres pada hari Sabtu.