Pasukan Siber Ancam Demokrasi

"Maka, tidak mengejutkan muncul pasukan siber, industri hoaks, buzzer, dan aktor-aktor yang menyangkal informasi," ujar dia. Dengan demikian, lanjut Herlambang, keberadaan mereka berdampak pada munculnya disinformasi yang membahayakan. Contoh, dalam konteks pandemi Covid-19.

Menurutnya, pasukan siber yang memengaruhi opini publik untuk menyangkal adanya virus Covid-19 justru membahayakan nyawa rakyat. Di samping itu, pasukan siber dapat melanggar hak-hak dasar warga, termasuk hak atas informasi publik. "Maka, masyarakat perlu waspada dan mencermati segala informasi," tandas Herlambang.

Bertransformasi

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengingatkan ancaman siber dan radikalisme di Mako Brimob Polri, pekan lalu. Menurut dia, perkembangan dunia telah menimbulkan banyak perubahan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya konsep keamanan dalam negeri.

Sebelumnya keamanan dalam negeri hanya berfokus pada ancaman tradisional. Namun seiring perkembangan informasi dan teknologi, bentuk ancaman pun bertransformasi. "Di antaranya, munculnya ancaman siber, penyebaran radikalisme, permasalahan lingkungan, dan bencana," papar Mahfud.
Halaman Selanjutnya....