Pastikan Keberlanjutan, Lumbung Pangan Harus Mampu Tambah Pasokan

JAKARTA - Pemerintah diminta membuat perencanaan yang matang dan komprehensif sebelum memutuskan untuk membangun lumbung pangan di satu daerah. Hal itu agar program yang menyedot anggaran cukup besar itu bisa berlanjut dan benar-benar ada hasilnya berupa tambahan pasokan produk pertanian. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwijono Hadi Darwanto, yang diminta tanggapannya di Yogyakarta, Jumat (13/9), mengatakan sebelum program "Food Estate" di Merauke, Papua Selatan, program serupa sebelumnya pernah dilaksanakan, namun terhenti karena permasalahan irigasi. "Dulu, irigasinya diserahkan ke swasta sehingga biaya irigasi menjadi tinggi dan tidak mampu mengairi sawah," jelas Dwijono.

Kondisi itu menyebabkan proyek tersebut sempat ditinggalkan, dan baru dilanjutkan kembali saat ini. Menurut Dwijono, kunci sukses dari proyek tersebut adalah pembenahan irigasi agar air dapat mengaliri sawah secara memadai. Selain itu, perlu ada kesiapan sarana produksi seperti pupuk dan tenaga kerja, baik manusia maupun mesin, terutama dalam pengolahan lahan yang sebelumnya merupakan lahan kering. "Benih yang baik membutuhkan syarat tumbuh yang tepat, dan tanpa irigasi yang memadai, lahan sawah tersebut akan sulit produktif," tambah Dwijono.

Supaya program itu memberikan hasil yang optimal maka penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh infrastruktur pendukung, khususnya irigasi, sudah siap sebelum melanjutkan proyek ini lebih jauh. Melihat tantangan yang ada, program tersebut jelas Dwijono tidak hanya memerlukan komitmen dari pemerintah, tetapi juga kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak guna memastikan keberlanjutan proyek tersebut dalam jangka panjang.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengatakan program ekstensifikasi seharusnya mempertimbangkan lokasi yang strategis. "Saya rasa Papua bukan lokasi yang tepat karena beras bukan makanan utama penduduk Papua," tegas Ether. Jika beras hasil produksinya dikirim ke Jawa atau Indonesia bagian barat maka biayanya akan mahal sehingga harga pokok penjualan (HPP) beras pun akan mahal. Secara teknis, kata Esther, harus dilihat apakah Papua cocok untuk dibuat sawah. Selain itu, program intensifikasi bisa dilakukan dulu karena lahan sudah ada. Teknologi, infrastruktur, dan sarana prasarana (sarpras) pertanian serta bimbingan teknis untuk petani harus dimaksimalkan untuk peningkatan produksi beras.

Program Strategis Nasional
Halaman Selanjutnya....