Pasar Harus Dijaga dari Praktik Ketidakadilan

"Pemerintah juga bisa menetapkan hambatan masuk, seperti menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan sertifikasi Halal. Bisa juga menetapkan hambatan masuk yang disebut safeguard (mengenakan semacam denda kepada produk impor yang masuk dalam kuantitas tertentu)," kata Eugenia.

Ekonomi Kerakyatan

Dalam kesempatan terpisah, pakar pertanian dari UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya, Zainal Abidin, mengatakan sebagai muara produk pertanian dengan konsumen, pasar harus dijaga dari segala bentuk praktik ketidakadilan karena pasar merupakan simbol dari nilai-nilai ekonomi kerakyatan dalam Pancasila.

"Sebagai muara pertemuan dari produk-produk petani dan nelayan dengan konsumen, pasar rakyat penting sekali dijaga keberlanjutannya karena praktik-praktik semacam itu secara perlahan, tapi pasti dapat melumpuhkan pasar yang selama ini menjadi tempat yang sarat nilai-nilai ekonomi kerakyatan," kata Zainal.

Kegiatan ekonomi kerakyatan dalam pasar itu sangat sesuai dengan soko guru ekonomi Pancasila yang berkeadilan. Apalagi hal tersebut bukan hanya menyangkut para pedagang, tapi hajat hidup kaum miskin seperti petani dan nelayan yang merupakan produsen pangan.
Halaman Selanjutnya....