Para Pemimpin Diminta Mendorong Persatuan, Jangan Malah Memecah Belah

» Kalau Indonesia mau maju dan beradab maka ujaran kebencian yang memecah bangsa harus dibasmi.

» Akar masalah bangsa penyebab ketidakadilan adalah kronisme dan oligarki, bukan SARA.

JAKARTA - Pemimpin nasional hendaknya bersatu padu membangun Indonesia tanpa membeda-bedakan pribumi atau nonpribumi, dan mayoritas atau minoritas. Jangan bicara provokatif dengan menciptakan dikotomi antar kelompok demi kepentingan pribadi atau golongannya.

Peneliti Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Bhuana - Bengkayang Kalimantan Barat, Siprianus Jewarut, yang diminta pendapatnya mengatakan sejarah kelam di awal masa reformasi yang sarat dengan isu primordialisme khususnya suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), terjadi pemerkosaan dan penjarahan terhadap etnis minoritas itu, sengaja ada yang memainkan kembali menjelang Pemilu dan Pilpres 2024 sebagai senjata untuk menghabisi lawan-lawan politiknya.

Seharusnya pemimpin nasional menyerukan pentingnya persatuan bangsa, bukan sedang "memainkan api" yang bisa mengancam persatuan bangsa.

"Sadar atau tidak, pernyataan dari seorang pemimpin yang provokatif dengan dikotomi pribumi dan nonpribumi bisa membelah persatuan bangsa," kata Siprianus.

Menurutnya, belum meratanya tingkat ekonomi di Indonesia bukan karena dikotomi pribumi dan pribumi ataupun antargolongan tertentu tetapi karena ada beberapa permasalahan bangsa yang dibiarkan seperti kronisme dan oligarki.

Bahkan, kalau ditelusuri lebih lanjut mereka yang menggunakan isu SARA menjelang pemilu dan pilpres saat ini, justru memiliki kroni bisnis yang menggurita di beberapa wilayah.

Mungkin mereka lupa kalau pribumi dan nonpribumi itu tafsir yang keliru diimplementasikan saat ini, karena itu berlaku saat zaman penjajahan. Sejarah juga menorehkan dan sudah didukung temuan genetik kalau bangsa Indonesia nenek moyangnya dari etnis yang berasal dari pantai timur Tiongkok.

"Nenek moyangnya sama, dari Tiongkok pantai timur yang telah diidentifikasi bahwa kode genetik DNA D4HS berasal dari Tiongkok. Mereka hijrah secara bergelombang ribuan tahun lalu. Kalau dirunut, kita justru lebih dekat dengan mereka dibanding dengan keturunan Timur Tengah. Jadi apa pun etnisnya, kita satu nenek moyang. Jadi, jangan bedakan pribumi dan nonpribumi sebagai isu menjelang pemilu. Para pahlawan yang merupakan tokoh pemuda di masa perjuangan kemerdekaan sudah menyerukan satu tanah air, satu bangsa yaitu warga negara Indonesia yang bersaudara," katanya.

Banyak keturunan Tionghoa atau minoritas yang miskin, tidak semuanya kaya. Apalagi kalau bicara minoritas agama. Data menunjukkan penduduk agama minoritas di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur itu taraf hidupnya masuk kategori miskin sangat parah.

Pemerintah pun saat ini sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur, baik jalan tol, jalan-jalan desa, bandara, pelabuhan, bendungan, dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Semua itu sebagai strategi untuk meningkatkan akses masyarakat guna mengurangi ketimpangan.

Di balik semua itu, tentu perlu pembiayaan yang diharapkan bersumber dari dalam negeri maupun dari investor asing. "Kalau ada tokoh bangsa yang selalu mengembuskan pesan-pesan primordial dan isu SARA, tentu akan membuat investor asing terusik dan kurang nyaman, sehingga berpikir untuk masuk berinvestasi," katanya.