Pacu Daya Saing, Peremajaan Sawit Rakyat Harus Jadi Prioritas

Apalagi, pemerintah berencana terus melakukan pengembangan biodiesel hingga mencapai B50. Produktivitas kebun kelapa sawit yang rendah, kata Gulat, dapat mengancam pasokan untuk pemenuhan minyak sawit sebagai bahan baku energi maupun pangan.

"Kalau ingin B50, kami khawatir Indonesia menjadi importir CPO 1,2 juta ton per tahun dengan kondisi produksi saat ini," ujar Gulat.

Menurutnya, peremajaan sawit rakyat (PSR) harus menjadi prioritas. Lewat replanting, produktivitas kepala sawit petani disebut dapat melonjak lebih tinggi. Namun, nyatanya program PSR masih jauh dari harapan. Sejak diluncurkan pada 2017, kata Gulat, realisasi PSR saat ini hanya mencapai 323 ribu hektare dari target 500 ribu hektare. Tumpang tindih kebijakan, dianggap menjadi faktor utama minimnya realisasi peremajaan sawit di kalangan petani swadaya.

Gulat juga merasa kecewa isi draf revisi Permentan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Pasalnya, revisi ini dinilai tidak memberikan perlindungan terhadap pekebun sawit mandiri atau pekebun sawit swadaya. Karena itu, Apkasindo meminta penundaan revisi permentan tersebut hingga Pemerintahan baru resmi dilantik.

Fenny Sofyan, Pengurus Bidang Komunikasi Gapki mengatakan, industri sawit bukan hanya penting di Indonesia saja tetapi juga untuk global. "Beberapa tahun lalu sawit menguasai sekitar 50 persen minyak nabati dunia, tapi sekarang bahkan mencapai 60 persen di 2023. Artinya dependensia dunia terhadap sawit sangat tinggi," ujar Fenny.
Halaman Selanjutnya....