OTT Kepala Daerah Terus Terjadi

Penangkapan koruptor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberitakan sangat luas, tidak membuat para pelaku lain jera. Korupsi jalan terus. Akhirnya penangkapan dan penahanan pun terus berlanjut. Mengapa tidak jera? Kolom ini pun sudah berkali-kali menulis soal operasi tangkap tangan (OTT) yag dilakukan KPK dan selalu pula mengingatkan agar pola, modus, dan serta mental korup harus dihentikan dan memulai sesuatu yang baru dengan semangat antikorupsi.

Begitu juga Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai pembina kepala daerah, kerap mengingatkan bupati, wali kota, maupun gubernur agar berhati-hati dan menghindari parktik yang menjurus pada tindak pidana korupsi. Jika koridor yang digariskan dilanggar, akibatnya membawa petaka bagi kepala daerah dan masyarakat.

Tapi, peristiwa OTT oleh KPK dalam beberap hari ini yang menyasar kepala daerah, kepala dinas, dan swasta di Purwalingga, Blitar, serta Tulungagung memperlihatkan, mental korupsi masih menguasai sebagaian besar penyelenggara pemerintahan daerah dan swasta. Simbiosis mutualisme pemerintah daerah dan swasta membuat praktik korupsi yang menyusahkan rakyat terus berlangsung.

Memang setiap kasus kongkalikong kepala daerah, kepala dinas, dan swasta harus dibongkar dan diusut tuntas. Para pelakunya harus diganjar hukuman berat. Mereka hanya menumpuk kekayaan demi kepentingan pribadi. Sedangkan rakyat yang punya hak untuk menikmati hasil pembangunan berbagai fasilitas dan sarana sangat dirugikan.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor untuk menghukum koruptor berat dan menyita seluruh kekayaannya. Supaya dengan begitu mereka miskin dan merasakan betapa pahitnya hidup melarat. Jadi, pemiskinan para koruptor harus diterapkan untuk menambah efek jera.
Halaman Selanjutnya....