OTT Kepala Daerah Terus Terjadi

Penangkapan koruptor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberitakan sangat luas, tidak membuat para pelaku lain jera. Korupsi jalan terus. Akhirnya penangkapan dan penahanan pun terus berlanjut. Mengapa tidak jera? Kolom ini pun sudah berkali-kali menulis soal operasi tangkap tangan (OTT) yag dilakukan KPK dan selalu pula mengingatkan agar pola, modus, dan serta mental korup harus dihentikan dan memulai sesuatu yang baru dengan semangat antikorupsi.

Begitu juga Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai pembina kepala daerah, kerap mengingatkan bupati, wali kota, maupun gubernur agar berhati-hati dan menghindari parktik yang menjurus pada tindak pidana korupsi. Jika koridor yang digariskan dilanggar, akibatnya membawa petaka bagi kepala daerah dan masyarakat.

Tapi, peristiwa OTT oleh KPK dalam beberap hari ini yang menyasar kepala daerah, kepala dinas, dan swasta di Purwalingga, Blitar, serta Tulungagung memperlihatkan, mental korupsi masih menguasai sebagaian besar penyelenggara pemerintahan daerah dan swasta. Simbiosis mutualisme pemerintah daerah dan swasta membuat praktik korupsi yang menyusahkan rakyat terus berlangsung.

Memang setiap kasus kongkalikong kepala daerah, kepala dinas, dan swasta harus dibongkar dan diusut tuntas. Para pelakunya harus diganjar hukuman berat. Mereka hanya menumpuk kekayaan demi kepentingan pribadi. Sedangkan rakyat yang punya hak untuk menikmati hasil pembangunan berbagai fasilitas dan sarana sangat dirugikan.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor untuk menghukum koruptor berat dan menyita seluruh kekayaannya. Supaya dengan begitu mereka miskin dan merasakan betapa pahitnya hidup melarat. Jadi, pemiskinan para koruptor harus diterapkan untuk menambah efek jera.

Persoalan utama dalam rangkaian kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan swasta yang bermain di proyek-proyek lebih pada mental. Inilah yang harus dibenahi. Memang ini sangat mendasar dan terkait dengan budaya. Apalagi tahun ini penyelenggaraan pilkada serentak tengah berproses. Begitu juga pelaksanaan pemilu serentak tahun depan.

Kelindan antara mental korup dan budaya politik elite inilah yang menyulitkan penyelenggara pemerintahan daerah lepas dari jerat hukum. Hanya kepala daerah yang benar-benar berkomitmen memperjuangkan kemajuan masyarakat yang mampu terhindar dari jerat tersebut.

OTT kepala daerah ini bagaikan miniatur budaya politik dan mental sebagian besar elite di pemerintahan maupun partai politik. Bukti-bukti proses hukum yang berjalan dan sudah vonis melibatkan pimpinan lembaga negara, anggota DPR, pimpinan partai, dan pengusaha menguatkan fenomena yang sudah menggurita tersebut.

Maka, harus ada komitmen sungguh-sungguh untuk memutus mata rantai kejahatan korupsi. Peran kepala negara dan para penyelenggara pemerintahan pusat dan daerah serta tokoh masyarakat sangat dibutuhkan. Selama ini ada ambivalensi para pejabat dan penyelenggara negara.

Mereka mengatakan dan mengajak menghindari korupsi. Tetapi sistem politik dan praktik politik di lapangan, mengepung para penyelenggara pemerintahan daerah dan pusat, sehingga sulit melaksanakan pemerintahan dengan bersih dan konsekuen.

Sekali lagi semua elemen masyarakat diajak mengubah pola budaya dan mental korupsi dengan budaya kerja yang bersih. Kemudian juga membangun serta sosialisasi mental antikorupsi. Kita harus menagih janji pemerintah rencana revolusi mental yang sampai saat ini belum terlihat.