Ormas Lebak: Elite Jangan Praktikkan Politik Identitas

LEBAK - Organisasi Kemasyarakatan Jaringan Relawan untuk Masyarakat (Jarum) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, mengajak warga dan elite politik mencegah politik identitas dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. "Politik identitas membahayakan dan bisa menimbulkan perpecahan bangsa," kata Ketua Umum Ormas Jarum Lebak, H Nunung Hidayat, dalam keteranganya di Lebak, Selasa (29/11).

Masyarakat yang memiliki keanekaragaman perbedaan keyakinan, suku, bahasa, budaya, dan sosial harus menjadi perhatian. Semua pihak perlu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Selama ini, persatuan dan kesatuan bangsa berjalan dengan baik. Masyarakat saling menghormati dan menghargai di tengah perbedaan keanekaragaman.

Karena itu, dalam pilpres mendatang jangan sampai membawa-bawa politik identitas, sehingga berpotensi menimbulkan perpecahan. Perbedaan pilihan pasangan calon pemimpin nasional, kata dia, sah-sah saja sebagai bangsa untuk menentukan Indonesia ke depan lebih maju, namun tidak terjebak politik identitas.

Dengan demikian, masyarakat dan para elite politik mesti dapat mencegah dan menghindari politik identitas yang bisa menimbulkan perpecahan sesama bangsa. "Kita jangan sampai terjadi perpecahan dalam demokrasi. Sebab bangsa ini dibangun para pejuang untuk kemakmuran dan kesejahteraan anak cucu bangsa," tandas Nunung.

Menurut Nunung, pemerintah daerah agar mengoptimalkan kegiatan sosialisasi pencegahan politik identitas menjelang Pilpres 2024 di lapisan masyarakat dan para elite politik.Kegiatan sosialisasi politik identitas bertujuan untuk memperkokoh persatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga dapat menggandeng tokoh agama dan tokoh adatuntuk mencegah politik identitas yang berbau suku, agama, ras, dan antargolongan. Sebab, tidak tertutup kemungkinan politik identitas akan digunakan oknum politisi dalam Pemilu 2024.

Masyarakat dan elite politik jangan terjebak politik identitas, terlebih hukum pemilu tidak memberi pengertian yang jelas terkait hal tersebut. Apabila, merujuk Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak ada penjelasan yang detil tentang pengertian politik identitas.

Nunung mengatakan saat kampanya Pemilu dilarang menyebar permusuhan, menghina, menghasut, mengadu domba, dan menggunakan kekerasan. Pesta demokrasi lima tahunan cara mewujudkan kedamaian dan sukseskan untuk Indonesia lebih baik.

Begitu juga calon pemimpin nasional yang kalah mesti dapat menerima kekalahan dengan legowo, termasuk pendukung dan simpatisannya. "Masalah perbedaan pilihan biasa. Namun, tetap sesama bangsa menjaga dan melestarikan persatuan serta kesatuan dari Sabang sampai Merauke," katanya.

Anak Muda

Sebelumnya, Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi, juga mengajak kalangan muda tidak terjebak politik identitas dalam Pilpres tahun 2024. Menurutnya, seluruh bangsa wajib menjaga persatuan dan kesatuan, tanpa perbedaan. Pemerintah Lebak mengoptimalkan sosialisasi pencegahan politik identitas menjelang Pilpres.

Politik identitas berpotensi memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa. Maka, anak muda jangan membeda-bedakan suku, agama, budaya, sosial, dan bahasa. Sebab, perbedaan adalah rahmat Tuhan agar bangsa ini lebih kokoh menjaga persatuan negara.

"Kami juga minta media dapat menyampaikan persatuan dan kesatuan bangsa, tanpa perbedaan," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah ( DPD) PDI Perjuangan Banten tersebut. Menurut Ade, pemerintah Lebak sudah sosialisasi pencegahan politik identitas jelang Pilpres di enam kecamatan. Sosialisasi akan dilanjutkan sampai 28 kecamatan.