Ormas Lebak: Elite Jangan Praktikkan Politik Identitas

Menurut Nunung, pemerintah daerah agar mengoptimalkan kegiatan sosialisasi pencegahan politik identitas menjelang Pilpres 2024 di lapisan masyarakat dan para elite politik.Kegiatan sosialisasi politik identitas bertujuan untuk memperkokoh persatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga dapat menggandeng tokoh agama dan tokoh adatuntuk mencegah politik identitas yang berbau suku, agama, ras, dan antargolongan. Sebab, tidak tertutup kemungkinan politik identitas akan digunakan oknum politisi dalam Pemilu 2024.

Masyarakat dan elite politik jangan terjebak politik identitas, terlebih hukum pemilu tidak memberi pengertian yang jelas terkait hal tersebut. Apabila, merujuk Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak ada penjelasan yang detil tentang pengertian politik identitas.

Nunung mengatakan saat kampanya Pemilu dilarang menyebar permusuhan, menghina, menghasut, mengadu domba, dan menggunakan kekerasan. Pesta demokrasi lima tahunan cara mewujudkan kedamaian dan sukseskan untuk Indonesia lebih baik.

Begitu juga calon pemimpin nasional yang kalah mesti dapat menerima kekalahan dengan legowo, termasuk pendukung dan simpatisannya. "Masalah perbedaan pilihan biasa. Namun, tetap sesama bangsa menjaga dan melestarikan persatuan serta kesatuan dari Sabang sampai Merauke," katanya.
Halaman Selanjutnya....