'Omnibus Law' Pacu Industrialisasi

JAKARTA - Sektor industri berperan strategis karena mampu memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian nasional. Selain itu, kegiatan di sektor industri mampu membawa dampak luas terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah, penerimaan devisa dari ekspor hingga penerimaan pajak untuk negara.

Meski demikian, hampir selama satu dasawarsa terakhir, pertumbuhan sektor industri manufaktur terus menunjukkan tren perlambatan. Terakhir pada triwulan III 2019, industri manufaktur hanya mampu tumbuh 4,15 persen, sementara untuk manufaktur nonmigas tumbuh 4,68 persen.

Capaian pertumbuhan itu lebih rendah dibandingkan periode sama 2018 mencapai 5,02 persen (industri pengolahan nonmigas) dan 4,35 persen (industri pengolahan migas).

Peneliti INDEF dari Centre of Investment, Trade, and Industry, Ahmad Heri Firdaus, dalam diskusi bertajuk Perspektif Sektor Industri dan Kaitannya dengan Urgensi UU Omnibus Law, di Jakarta, Selasa (7/1), mengatakan bila ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri didorong lebih tinggi.

Pada 2019, industri, jelas Heri, justru tumbuh melambat. Pertumbuhan industri manufaktur yang tumbuh rendah dan hanya berkisar di bawah pertumbuhan ekonomi menyebabkan penurunan kontribusi industri terhadap perekonomian. Tahun lalu, kontribusi industri terhadap perekonomian masih mencapai 26,36 persen. Bahkan, pada triwulan III-2019, kontribusi industri terhadap PDB hanya mencapai 19,62 persen.

"Sektor industri sebagai kontributor terbesar, namun pertumbuhannya jauh lebih rendah dibanding sektor-sektor lain, khususnya jasa," katanya. Pertumbuhan relatif rendah pada industri manufaktur menyebabkan berbagai implikasi terhadap perekonomian, di antaranya kesulitan penyerapan tenaga kerja di sektor industri, keterbatasan kemampuan ekspor, penurunan penciptaan nilai tambah dan kontribusi terhadap penerimaan negara yang sulit meningkat.

Keterlibatan "Stakeholder"

Karena itu, terkait rancangan UU "Omnibus Law", dia berpendapat regulasi tersebut harus mengarah kepada percepatan reindustrialisasi. Reindustrialisasi perlu keterlibatan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholders lintas sektor yang didukung penguatan dan kepastian regulasi.

Selama ini, jelas Heri, tanggung jawab peningkatan daya saing dan pertumbuhan industri terkesan menjadi tugas satu kementerian saja, misalnya Kementerian Perindustrian. Padahal, faktor-faktor yang memengaruhi daya saing dan pertumbuhan industri banyak yang ditentukan kementerian/ lembaga lain.

Karena itu, perlu adanya daya dukung terhadap industrialisasi untuk mencapai daya saing yang lebih baik. Dukungan yang diperlukan antara lain dukungan bahan baku untuk industri yang kompetitif, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan industri hilir.

Dukungan energi untuk industri (listrik, gas, dan energi lain) yang kompetitif dan efisien, dukungan tenaga kerja yg berkualitas dan produktif, dukungan logistik yang efisien, mudah, dan murah.

Selain itu juga perlu dukungan insentif fiskal tepat sasaran dan sesuai kebutuhan industri, lalu penyediaan lahan industri yang murah dan memiliki kepastian jangka panjang serta dukungan kebijakan perdagangan internasional.

bud/E-10