OJK Akan Bahas Ekonomi Hijau dengan Para Kepala Daerah

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso, mengatakan akan menemui para kepala daerah di Indonesia untuk membahas terkait ekonomi hijau beserta kebijakannya.

Hal ini dilakukan karena tanpa bantuan pemerintah daerah, kebijakan pemerintah pusat tidak akan memberikan efek optimal.

"Saya akan berkeliling daerah bertemu gubernur dan pemerintah daerah untuk membahas kebijakan terkait aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan," kata Wimboh dalam webinar dengan tema Tantangan Milenial Merebut Peluang Akses Pembiayaan Ekonomi Hijau yang dipantau di Jakarta, Selasa (28/12).

Wimboh berharap kebijakan pemerintah pusat seperti pajak kendaraan listrik yang 0 persen dan rencana OJK membuat taksonomi hijau dapat digaungkan ke seluruh daerah di Indonesia oleh kepala daerah. Taksonomi hijau ini untuk mengklasifikasi sektor usaha ramah lingkungan yang berhak mendapatkan pembiayaan hijau.

Menurut Wimboh, kepala daerah juga bisa membuat kebijakan untuk mendorong aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan, misalnya memberi insentif pajak bagi produk berbungkus bahan ramah lingkungan.

Harus Bersinergi

Pemerintah daerah dan pusat juga harus bersinergi dalam menelurkan kebijakan. Ia mencontohkan kebijakan terkait mobil listrik yang telah siap digunakan untuk mobil dinas.

"Tapi, produksinya sepertinya masih belum siap. Ini tugas pemerintah pusat di Jakarta yang mesti mempersiapkan agar jangan sampai ada jarak antara supply dan demand," ucapnya.

Wimboh berharap, ke depan, pemerintah daerah di Indonesia dapat meniru negara-negara lain yang pemerintah daerahnya tidak mengizinkan kendaraan nonlistrik yang tidak ramah lingkungan memasuki wilayah mereka.

Pemerintah terus mendorong aktivitas ekonomi yang berkelanjutan untuk merealisasikan komitmen dalam Perjanjian Paris guna menurunkan emisi karbon hingga 29 persen dengan upaya sendiri pada 2030 dan 41 persen dengan bantuan internasional.

Selain bersinergi dengan pelaku usaha swasta dan kepala daerah, menurut Wimboh, pemerintah Indonesia juga membahas ekonomi hijau dengan dunia internasional melalui Presidensi G20.

"Presiden dan seluruh kementerian berfokus bagaimana menjadikan topik ekonomi hijau dan digital menjadi topik utama dalam Presidensi G20 Indonesia," katanya.

Wimboh mengatakan tengah memfinalisasi taksonomi hijau untuk mengklasifikasi sektor usaha ramah lingkungan yang berhak mendapatkan pembiayaan hijau. Taksonomi hijau ini akan disusun, sekarang sedang kita finalisasi.

"Ini ada 1.000 lebih subsektor usaha, setiap proyek dan setiap industri dari hulu sampai hilir akan ada labelnya hijau atau tidak," kata Wimboh.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga akan diklasifikasi dengan taksonomi hijau untuk melihat apakah usaha yang dijalankan ramah lingkungan. Dengan menelurkan taksonomi hijau. Indonesia akan menjadi negara keenam di dunia yang membuat kebijakan pembiayaan berdasarkan aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan.

"Indonesia harus menjadi contoh karena kita penduduk dengan banyak pulau, dengan sumber daya nasional yang penting. Kita khawatir kalau ini tidak dikeluarkan, produk kita jadi tidak kompetitif secara global," ucapnya.