Obligasi Rekap BLBI, Korupsi yang Memiskinkan Rakyat Berkelanjutan

Menanggapi pernyataan tersebut, pakar kebijakan publik dari Universitas Brawijaya, Malang, Andy Fefta Wijaya, mengatakan beban pemerintah yang disebabkan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan obligasi rekapitalisasi (obligasi rekap) perbankan membuat rakyat menjadi miskin secara berkelanjutan.

"Pembayaran utang untuk obligasi rekap dan piutang BLBI yang dikemplang memberatkan keuangan negara. Ini berhubungan dengan konsep opportunity cost. Jika anggaran negara tersebut tidak digunakan untuk membayar utang obligasi rekap, dana yang ada dapat digunakan untuk mengentaskan masyarakat miskin," kata Andy.

Dengan pengalihan anggaran negara untuk membayar obligasi rekap BLBI, masyarakat miskin kehilangan haknya yang cukup besar untuk mendapatkan alokasi dari anggaran tersebut untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Secara terpisah, Sekjen Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho, mengatakan negara mesti lepas dari korupsi yang membelenggu seluruh kapasitas nasional sehingga sampai hari ini terus tertatih-tatih bahkan terjerat utang hingga 7.000 triliun rupiah.

Korupsi terbesar di negara ini adalah skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan obligasi rekap BLBI. Skandal BLBI sedang dikejar oleh Satgas BLBI yang menyatakan angka piutang negara mencapai 110 triliun rupiah. Sementara obligasi rekap membuat APBN mesti membayar bunga rekap puluhan triliun per tahun sampai 2043.
Halaman Selanjutnya....