Neyalan Kesulitan Akses Stasiun Pengisian Bahan Bakar

JAKARTA - DPR RI meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengevaluasi jarak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) karena kerap mempersulit nelayan yang membutuhkan bahan bakar.

Masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang tinggal di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Terpencil (3T) di wilayah kepulauan, hingga kini masih mengalami kendala dalam mendapatkan kebutuhan Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis bahan bakar minyak (BBM) Khusus Penugasan (JBKP).

Anggota Komisi VII DPR RI, Moreno Soeprapto mengungkapkan pihaknya sampat saat ini masih menerima aduan dari masyarakat khususnya nelayan di daerah pemilihan (dapil) asalnya yang notabene merupakan wilayah pesisir yang masih mengalami kendala jarak pengambilan BBM.

"Jadi di dapil saya, itu di daerah pesisir waktu kita kunjungan ke selatan itu ternyata titik BBM itu nelayan-nelayan itu jauh ke utara naik dari selatan untuk beli solarnya. Yang saya mau itu, contoh di dapil saya terkait penyebaran BBM yang penting nelayan gak jauh jauh carinya," tegasnya dalam Rapat Dengar Pendapat di Jakarta, Senin (27/5).

Komisi VII DPR RI dalam salah satu poin kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) meminta Kepala BPH Migas untuk melakukan pemutakhiran data kebutuhan Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) khususnya untuk petani dan nelayan.
Halaman Selanjutnya....