Neyalan Kesulitan Akses Stasiun Pengisian Bahan Bakar

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurahman yang membacakan kesimpulan rapat menegaskan jika Komisi VII DPR RI meminta Kepala BPH Migas untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penerbitan rekomendasi pengambilan JBT dan JBKP terkait jarak antara nelayan dengan lokasi SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan).

Revisi Aturan

Sebagai tindak lanjut, Maman mendesak BPH Migas untuk segera merevisi aturan terkait sub penyalur BBM. Alasannya, oleh karena implikasi dampak dari pembatasan sub penyalur menyebabkan harga bahan bakar yang akan digunakan oleh para nelayan di beberapa daerah-daerah marginal menjadi mahal.

"Contoh kasus ada dua SPBU (SPBU A dan SPBU B), si nelayan ini selama ini dekat SPBU B, tetapi yang mendapatkan izin untuk sub penyalur itu dari SPBU A yang letaknya jauh sekali dari jarak mereka. Semoga ini jadi perhatian BPH Migas," tandasnya.