Narasi Ekonomi Pilpres 2019

Di dunia politik yang sering diindetikkan dengan budaya patriarki, perempuan memang masih terus berjuang dan diperjuangkan agar setara dengan pria. Di Amerika dan beberapa negara lain seperti Selandia Baru, kaum perempuan harus berjuang untuk dapat memilih dalam pemilu lewat gerakan "Women Suffrage".

Perempuan Indonesia sebenarnya lebih beruntung karena dalam pemilu pertama tahun 1955, dapat langsung memilih. Namun, dalam perjalanan waktu, aspek partisipasi politik lain seperti keterlibatan di parlemen atau dalam jabatan publik dirasa belum optimal. Padahal, adanya anggota legislatif atau kepala daerah perempuan diharapkan dapat mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang memperhatikan kepentingan perempuan.

Pada tahun 2003 lewat Undang-Undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, keterwakilan perempuan di legislatif dicoba ditingkatkan dalam kebijakan affirmative action. Partai politik diminta memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.

Potensi pemilih perempuan Indonesia sangat besar. Dalam Pilpres 2014, jumlah total pemilih laki-laki dalam dan luar negeri 95.220.779, sedangkan jumlah pemilih perempuan terpaut tidak terlalu jauh, yaitu sebesar 95.086.335. Data jumlah pemilih Pilkada Serentak 2018 menunjukkan bahwa pemilih perempuan berjumlah 76.165.258. Ini lebih besar dari pemilih laki-laki sejumlah 75.927.052.

Selain dari faktor jumlah, karakteristik berjejaring dan hubungan sosial yang erat di kalangan perempuan memiliki efek penyampaian pesan yang cepat dan berpengaruh. Ini terutama ditunjang dengan maraknya penggunaan sarana komunikasi melalui internet. Perempuan juga berperan sebagai agen ekonomi terkecil di keluarga. Ini bisa lewat perencanaan keuangan rumah tangga, sehingga menjadi target strategis kampanye politik berkaitan dengan masalah ekonomi.
Halaman Selanjutnya....