Musrenbang RKPD Provinsi Jambi Tahun 2022 Harus Dapat Menyerap Aspirasi Masyarakat

Hudori juga mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah mengusulkan proyek pembangunan atau major project kepada Pemerintah Pusat melalui Rakortekrenbang Tahun 2021. Total usulan provinsi yang diakomodir adalah sebanyak 8 usulan. Sementara total usulan provinsi yang dibahas lebih lanjut adalah 19 usulan.

"Arah kebijakan perencanaan dan keuangan daerah selama Pandemi Covid-19 juga hendaknya dilakukan dengan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pembiayaan alternatif, kerja sama antardaerah, evaluasi hibah dan bansos, reorientasi belanja modal, dukungan pemulihan ekonomi sektor riil, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dan penguatan perlindungan sosial," tuturnya.

Karena itu, kata dia, harus ada penyesuaian alokasi APBD. Penyesuaian yang dapat dilakukan yakni dengan penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengamanan sosial atau social safety net, seperti pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin atau kurang mampu. Pemerintah daerah juga harus mendorong kepada kabupaten atau kota untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial dan jaring pengaman sosial.

"Selain itu, permasalahan stunting menjadi permasalahan yang tidak bisa diabaikan selama pemulihan kondisi pasca pandemi. Kemendagri juga mendorong bagi Pemda untuk mendukung penurunan angka stunting di Indonesia melalui pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting yang pada tahun 2022 akan dilaksanakan di 460 kabupaten atau kota," kata Hudori.

Hudori juga menekankan, dalam menyusun RKP Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jambi hendaknya memperhatikan beberapa hal. Pertama, menyusun substansi perencanaan dengan mempertimbangkan penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Provinsi Jambi. Kedua, hasil pengendalian dan evaluasi dalam 2 tahun terakhir, harus menjadi salah satu acuan dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan dalam RKPD Provinsi Jambi Tahun 2022.
Halaman Selanjutnya....