Muhammadiyah Pertanyakan Kebenaran Data Pembenar Impor Beras: Data dari Kemendag, Bulog, Kemantan, atau BPS?

YOGYAKARTA - Pemerintah kembali menerapkan kebijakan untuk impor beras dengan alasan untuk mencukupi cadangan beras pemerintah (CBS). Karena diperkirakan CBS tidak mencukupi sampai akhir tahun.

Kebijakan impor ini sudah berjalan, seperti pada, Jumat 16 Desember 2022, pemerintah telah mengimpor sebanyak 200 ribu ton beras. Barang impor tersebut sudah sampai di Tanjung Priok.

Terkait dengan kebijakan tersebut, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas mempertanyakan terkait sumber data kebutuhan beras dalam negeri. Pasalnya sampai data yang kerap dirilis oleh instansi pemerintah sering berbeda.

"Pertanyaannya betulkah produksi dalam negeri tidak mencukupi sehingga harus mengimpor. Kalau memang tidak mencukupi, itu datanya dari mana, apakah dari Kemendag, Bulog, Kementan atau BPS," tanya Abbas dikutip dari rilis PP Muhammadiyah, hari ini.

Rujukan data yang jelas, imbuhnya, diharapkan akan menekan adanya tafsir liar dan menambah persoalan dalam negeri. Selain itu, saat ini juga sedang mendekati tahun politik, maka kebijakan yang diambil harus tepat.
Halaman Selanjutnya....