MK Larang Pengurus Parpol Jadi Anggota DPD

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan melarang pengurus partai politik (parpol) menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pengurus parpol wajib mengundurkan diri bila mau maju dalam dalam pemilihan anggota DPD.

"Pasal 182 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik,"

kata Ketua MK, Anwar Usman, saat membacakan keputusan majelis hakim konstitusi dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (23/7).

Pasal 182 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan (l) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris,
Halaman Selanjutnya....