MK Larang Pengurus Parpol Jadi Anggota DPD

pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini kemudian digugat oleh Muhammad Hafidz, selaku pemohon uji materi yang juga anggota DPD periode 2014-2019.

Sementara itu, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna yang membacakan pertimbangan majelis hakim MK, mengatakan ketentuan dalam Pasal 182 UU Pemilu tidak tegas melarang pengurus parpol mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

Sementara MK sendiri dalam putusan-putusan sebelumnya telah menegaskan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berasal dari anggota parpol. Putusan itu masih tetap berlaku.

"Adapun terkait status anggota partai yang saat ini menjabat anggota DPD, Mahkamah Konstitusi menyatakan keanggotaannya tetap konstitusional," kata Palguna.
Halaman Selanjutnya....