MFP Optimistis Bisa Bentuk Pemerintah Koalisi

BANGKOK - Negosiasi atas potensi pemerintah koalisi Thailand sedang berlangsung dan dapat dikonfirmasi dalam dua pekan mendatang. Hal itu disampaikan oleh wakil ketua Move Forward Party (MFP), Sirikanya Tansakun, dalam konferensi media pada Kamis (25/5).

"Kami harus berdiskusi dengan mitra koalisi lain yang akan mengendalikan kementerian mana. Mengenai kebijakan, kami telah menyetujui beberapa, dan memiliki perbedaan pandangan tentang hal yang lain," kata Sirikanya, seraya ketegangan dapat terjadi ketika negosiasi berlangsung di antara banyak pihak, tetapi dia yakin itu dapat diselesaikan dengan mudah.

"Saya percaya ini bisa berakhir dengan adil, dalam situasi di mana semua orang puas," imbuh dia.

MFP yang dipimpin oleh Pita Limjaroenrat, 42 tahun, sedang berkoalisi dengan tujuh partai politik lainnya untuk membentuk pemerintahan berikutnya. Koalisi 8 partai sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada Senin (22/5) lalu dan koalisi ini akan menguasai mayoritas di Majelis Rendah Parlemen yang beranggotakan 500 orang dengan 312 anggota parlemen, menurut hasil revisi dari Komisi Pemilihan Umum Thailand.

Penghitungan terbaru pada Kamis merevisi total kursi MFP menjadi 151, turun dari 152 yang dilaporkan pekan lalu, tetapi partai tersebut mempertahankan posisinya sebagai pemenang pemilu yang digelar 14 Mei.

Sementara itu Partai Pheu Thai yang terkait dengan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, berhasil menduduki 141 kursi, dan enam partai sekutu lainnya secara keseluruhan menguasai 20 kursi.

Koalisi yang direncanakan juga setuju untuk mendukung Pita sebagai perdana menteri.

Perebutan Jabatan

Namun begitu walau ke-8 partai telah berhasil mengatasi perbedaan dan mencoba menyelaraskan tujuan mereka untuk membentuk pemerintahan berikutnya, pergumulan tentang jabatan Ketua DPR telah muncul antara MFP dan Pheu Thai.

Ketua DPR, yang memimpin Parlemen, memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan mengarahkan agenda rapat DPR, dan para pemimpin dari kedua partai bersikeras bahwa partai mereka harus mengambil peran tersebut.

Pada Rabu, politisi veteran dan anggota parlemen terpilih Pheu Thai, Adisorn Piangket, mengatakan partainya memiliki orang yang lebih cocok untuk menjadi Ketua DPR.

"Karena MFP sudah memiliki pemimpin muda yang cakap sebagai PM, seharusnya tidak sekaligus memegang jabatan sebagai Ketua DPR," kata dia.

Adisorn juga mengatakan bahwa jika MFP tidak menyerahkan jabatan tersebut, ada kemungkinan bahwa Partai Pheu Thai dapat memilih untuk keluar dari koalisi.

Tetapi Sirikanya yakin bahwa koalisi yang direncanakan akan berjalan dan Pheu Thai akan tetap berada di blok tersebut meskipun tidak mendapatkan posisi Ketua DPR.

"Kemungkinan sebuah partai keluar dari koalisi sangat rendah, mendekati nol. Kami masih sepenuhnya percaya bahwa kami dapat membentuk pemerintahan koalisi," tegas dia.

Dengan serangkaian janji kampanye yang progresif, termasuk janji kontroversialnya untuk mengamandemen UU lese majeste yang melarang penghinaan terhadap monarki, MFP memenangkan jumlah kursi terbanyak dan proporsi suara terbanyak dalam pemilihan tersebut.

Namun sayangnya, ikrar untuk mengubah UU lese majeste tidak dicantumkan dalam MoU dan Pita mengatakan MFP akan menjalankan kebijakan kampanye ini secara mandiri. ST/I-1