Menteri Pertahanan Tiongkok Diselidiki atas Tuduhan Korupsi
Menhan Tiongkok, Dong Jun saat kunjungan ke Kementerian Pertahanan Singapura, beberapa waktu lalu. Dong Jun sedang diselidiki atas dugaan korupsi.
Foto: AFP/Roslan RAHMANBEIJING – Menteri Pertahanan Tiongkok, Dong Jun, pada hari Rabu (27/11), dilaporkan telah diselidiki sebagai bagian dari penyelidikan antikorupsi berskala luas yang telah mencapai jajaran teratas Tentara Pembebasan Rakyat atau People’s Liberation Army (PLA).
Dikutip dari The Straits Times, Dong merupakan Menteri Pertahanan Tiongkok ketiga yang masih menjabat atau sudah pensiun yang diselidiki atas dugaan korupsi, demikian laporan Financial Times, mengutip pejabat Amerika Serikat saat ini dan sebelumnya.
Ketika ditanya mengenai laporan tersebut dalam jumpa pers rutin pada hari Rabu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan laporan tersebut hanya "mengejar bayangan" dan tidak memberikan informasi lebih lanjut.
Militer Tiongkok telah menjalani pembersihan antikorupsi besar-besaran sejak 2023, dengan sembilan jenderal PLA dan sedikitnya empat eksekutif industri pertahanan kedirgantaraan telah dikeluarkan dari badan legislatif nasional hingga saat ini.
Dong, mantan Kepala Angkatan Laut PLA, diangkat menjadi Menteri Pertahanan pada bulan Desember 2023. Pendahulunya, Li Shangfu, dicopot setelah tujuh bulan menjabat.
Minggu lalu, Dong menghadiri pertemuan para pemimpin militer dari seluruh dunia di Laos, di mana ia menolak bertemu dengan Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin. Tiongkok menyalahkan AS, mendesaknya untuk "segera memperbaiki kesalahan" di Taiwan dan menghormati kepentingan inti Beijing.
Diplomasi Militer
Sebagai Menteri Pertahanan, Dong bertanggung jawab atas diplomasi militer Tiongkok dengan negara-negara lain. Ia mengawasi pencairan hubungan militer-ke-militer AS-Tiongkok baru-baru ini, dengan kedua negara mengadakan pembicaraan tingkat komandan untuk pertama kalinya pada bulan September.
Namun, ia tidak dipromosikan menjadi anggota Komisi Militer Pusat atau Central Military Commission (CMC) yang beranggotakan enam orang, badan militer tingkat tertinggi Tiongkok, selama sidang pleno Partai Komunis pada awal tahun 2024, di mana perombakan personel biasanya akan diumumkan.
Menteri Pertahanan Tiongkok secara tradisi menjadi anggota CMC, yang dipimpin oleh Presiden Tiongkok, Xi Jinping, dan Dewan Negara, badan eksekutif setingkat Kabinet Tiongkok.
Dong juga tidak ditunjuk menjadi anggota Dewan Negara selama perombakan pemerintahan pada bulan Maret. “Sejujurnya, tidak ada lagi yang mengejutkan saya,” kata Dennis Wilder, seorang pengamat di Universitas Georgetown dan mantan analis intelijen AS.
Sejarah investigasi PLA menunjukkan begitu benang korupsi ditarik, banyak benang lain terungkap dan semuanya terurai.
"Ini tentu merupakan pukulan... karena orang akan membayangkan mereka akan sangat berhati-hati untuk menempatkan seseorang yang sangat bersih dalam peran ini," kata Dylan Loh dari Universitas Teknologi Nanyang Singapura.
Penyelidikan korupsi biasanya ditujukan kepada militer karena hubungan historis yang panjang antara dunia bisnis dan PLA.
Dua pendahulu langsung Dong, Li dan Wei Fenghe, dikeluarkan dari Partai Komunis pada bulan Juni karena “pelanggaran disiplin serius”, eufemisme untuk korupsi.
Pernyataan Partai Komunis saat itu mengatakan pasangan itu mengkhianati kepercayaan partai dan Komisi Militer Pusat, secara serius mencemari lingkungan politik militer, dan menyebabkan kerusakan besar pada citra para pemimpin seniornya.
Pasangan itu juga ditemukan menerima sejumlah besar uang suap dan "mencari keuntungan pribadi" untuk orang lain, kata pernyataan itu.
Pada tahun 2024 Li sedang diselidiki atas dugaan korupsi dalam pengadaan militer.
Wei menghilang dari pandangan publik setelah ia digantikan pada Maret 2023 selama perombakan Kabinet yang direncanakan. Ia menjabat sebagai kepala Pasukan Roket Strategis PLA dari tahun 2015 hingga 2017.
Beijing telah memperdalam tindakan keras terhadap dugaan korupsi di angkatan bersenjata selama setahun terakhir, dengan Presiden Xi Jinping pada bulan November memerintahkan militer untuk memberantas korupsi dan memperkuat “kesiapan perang”.
Berita Trending
- 1 Perlu Ditiru Pejabat Lain, Menteri Agama Nasaruddin Umar Laporkan Penerimaan Gratifikasi ke KPK
- 2 BMKG: 10 daerah di Sumsel dilanda hujan ekstrem pada hari pencoblosan
- 3 Ini yang Dilakukan Dua Kementerian untuk Majukan Ekonomi Daerah Transmigrasi
- 4 Menag Laporkan Penerimaan Gratifikasi ke KPK
- 5 Pertamina Patra Niaga Gandeng LAPI ITB Investigasi Kualitas Pertamax