Menteri ESDM Bantah Impor LNG dari Singapura

Jakarta- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan membantah terkait informasi mengenai impor gas alam cair (LNG) dari Singapura. Menurutnya, kerja sama dengan perusahaan minyak dan gas asal Negeri Singa tersebut sebatas pada penggunaan fasilitas tanker untuk distribusi LNG.

"Itu saya kira pemberitaannya kurang pas, Singapura itu menawarkan mini LNG tanker untuk salurkan LNG kita agar digunakan di pembangkit yang ada di kepulauan Indonesia bagian barat," kata Jonan usai membuka acara di IndoEBTKE ConEx 2017, Balai Kartini, Jakarta, Rabu (13/9).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menginformasikan Singapura menawarkan pasokan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) untuk menghidupkan pembangkit listrik di sejumlah wilayah terpencil sekitar Sumatera dan Gorontalo.

Luhut menuturkan LNG itu nantinya akan disalurkan dengan fasilitas yang dapat digerakkkan ke lokasi-lokasi tujuan dengan terminal terapung yang di dalamnya dilengkapi dengan fasilitas untuk menampung LNG dan fasilitas untuk mengubah LNG menjadi gas (regasifikasi) atau lazim disebut Floating Storage and Regasification Unit (FSRU).

"Mereka yang bangun, jadi nanti (mereka) investasi juga di situ," katanya.

Tawaran dari Singapura tersebut merupakan upaya tindak lanjut rencana peningkatan kerja sama sektor energi antara kedua negara yang disampaikan akhir April lalu.

Sementara itu, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menginformasikan pihaknya dan Pavilion-Keppel telah menandatangani kesepahaman (HoA) terkait kerja sama studi logistik dan penyiapan infrastruktur gas alam atau LNG Skala Kecil.

Bentuk dari Hoa adalah penawaran agar dapat memanfaatkan lokasi terminal Singapura LNG sebagai lokasi LNG hub mengingat lokasi Singapura yang berdekatan dengan beberapa lokasi pembangkit berbahan bakar gas yang akan dibangun di wilayah Sumatera.

"Jadi HoA ini bukan kontrak transaksi jual beli LNG, melainkan HOA untuk studi penyiapan infrastruktur mini LNG dengan tujuan mendapatkan solusi logistik yang paling handal dan efisien, jika nantinya dari hasil studi diperoleh biaya lebih tinggi maka studi akan berakhir tanpa tindak lanjut implementasi," kata Direktur PLN Amir Rosidin.

Munculkan Mafia

Namun, Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi memperingatkan importasi gas akan menjadi sasaran pemburu rente, seperti yang terjadi pada impor bahan bakar minyak (BBM). "Mestinya pemerintah mengatasi akar masalah mahalnya harga gas di dalam negeri akibat adanya trader nonpipa dan juga keterbatasan pipa untuk meningkatkan distribusi gas dari hulu ke konsumen akhir yakni industri dan PLN, ketimbang mengambil opsi impor," katanya di Jakarta, Selasa (12/9).

Meski, sebagai entitas bisnis, lanjut Fahmy Radhi, sah-sah saja bagi PLN mengimpor gas asalkan harganya lebih murah ketimbang dari dalam negeri. Fahmy juga mengkhawatirkan jika PLN dan industri ramai-ramai impor, maka dapat mematikan industri gas dalam negeri. "Dengan terpuruknya industri gas dalam negeri, maka akan memicu ketergantungan impor gas, yang berpotensi menguras devisa negara," ujarnya. Ant/E-10