Menlu Tegaskan Makna 'Bebas-Aktif' dalam Politik Luar Negeri Indonesia

Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudimenegaskan kembali makna'Bebas Aktif' dalam kebijakan politik luar negeri (polugri)Indonesia, yang juga diterapkan Indonesia dalam menjalankan presidensi G20.

Menurut Retno, prinsip "bebas aktif" dalam kebijakan polugriIndonesia kerap diartikan sebagai semata-semata suatu sikap netral.

"Banyak yang melihat bahwa 'bebas aktif' berarti netral. Saya rasa 'bebas aktif' berarti kita bebas untuk menentukan posisi dan pendapat, dan aktif berarti kita secara aktif berkontribusi untuk mencapai perdamaian dunia," kata Retnodalam konferensi pers yang digelar usai penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Bali, Rabu.

Dia menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia mengimplementasikan kebijakan yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimuat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam menerapkan prinsip-prinsip Piagam PBB tersebut secara konsisten, kata Retno,Indonesia selalu konsisten dan jelas dalam menyatakan sikapnya, termasuk mengenai kedaulatan dan integritas teritorial setiap negara.

"(Prinsip itu diterapkan) dengan jelas dan secara konsisten," ujarnya.

Sebelumnyadalam konferensi pers tersebut, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa Deklarasi Bali para pemimpin anggota G20 disusun melalui proses yang panjang hingga mencapai konsensus, terutama di salah satu paragraf terkait penyikapanterhadap perang di Ukraina.

Pada akhirnya, disepakati bahwa perang berdampak negatif pada ekonomi global, kata Jokowi yang juga menegaskan bahwa pemulihan ekonomi global juga tidak akan tercapai tanpa suatu perdamaian.

Presiden Jokowi juga menekankan bahwa KTT G20 merupakan forum ekonomi dan finansial, serta pembangunan, bukan forum politik.

Dia pun sejak awal telah mengimbauagar pembahasan yang dilakukan dalam Forum G20 tidak ditarik mendalam ke isu politik.