Menlu RI: Asean Tidak Boleh Didikte oleh Junta Myanmar

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi, menegaskan bahwa Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) tidak boleh didikte oleh junta militer Myanmar. Untuk itu, Menlu Retno menegaskan bahwa konsensus lima poin harus menjadi satu-satunya rujukan keterlibatan Asean dengan junta militer Myanmar.

"Dalam mekanisme Asean, hanya dikenal satutrackdalamengagementdengan Myanmar yaitu dengan rujukan utama implementasi konsensus lima poin. Tidak adatracklainnya," kata Menlu Retno dalam konferensi pers bersama Menlu Malaysia, Zambry Abdul Kadir, di Jakarta, Kamis (29/12).

Menlu Retno lebih lanjut menjelaskan bahwa Indonesia dan Malaysia akan bekerja sama untuk memastikan bahwa krisis di Myanmar tidak akan menghambat agenda pembangunan masyarakat Asean. "Asean akan selalu bersama rakyat Myanmar," tutur dia.

Sementara itu, Menlu Zambry mengatakan Malaysia dan Indonesia menyambut baik Resolusi 2669 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadopsi pada 21 Desember 2022, yang mendukung peran utama Asean untuk mencari penyelesaian yang aman bagi krisis di Myanmar.

"Malaysia dan Indonesia mendukung konsensus lima poin yang dicapai oleh para pemimpin Asean. Konsensus itu adalah rujukan mutlak Asean dan harus dilaksanakan secara keseluruhan," kata Zambry. "Saya setuju dengan pandangan Ibu Retno bahwa kerja-kerja Asean tidak boleh ditentukan oleh junta Myanmar," imbuh dia. SB/Ant/I-1