Menko Pangan Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Dilakukan Bertahan dan Akan Terus Dievaluasi
Siswa menikmati hidangan makan bergizi gratis di SDN Pulogebang 07, Jakarta, Senin (6/1). Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menyampaikan selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program makan bergizi gratis bisa menyentuh t
Foto: Koran Jakarta/Wahyu APSURABAYA – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara bertahap dan akan terus dievaluasi setiap pelaksanaannya.
“Ini masih berlangsung terus dan akan kita evaluasi. Persiapannya ini kan sudah hampir setahun,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Selasa (7/1).
Pernyataan Zulkifli tersebut menjawab banyaknya tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan program MBG yang dimulai pada Senin (6/1) seperti mengenai menu yang sangat berbeda-beda hingga rasa makanan serta belum meratanya distribusi makanan di beberapa daerah.
Menurutnya, program MBG belum bisa disebut gagal lantaran baru diimplementasikan satu hari sehingga ia meminta agar masyarakat bersabar dan melihat progres program MBG satu sampai dua bulan ke depan.
Pemerintah pun akan terus mengevaluasi program ini dengan evaluasi besar akan dilakukan pada Juni atau Juli mendatang. “Ini baru tanggal 7 Januari, kasih lah kesempatan sebulan dua bulan sampai Juni. Baru satu hari sudah dibilang tidak berhasil. Jangan begitu,” katanya.
Mengenai distribusi yang belum merata, Zulkifli mengatakan pelaksanaan program MBG memang akan bertahap karena anggaran yang ada baru 71 triliun rupiah.
Ia mengatakan saat ini Kepala Badan Gizi sedang mengumpulkan anggaran lagi sebesar 40 triliun rupiah agar implementasi program MBG bisa merata. “Nanti kalau Juni atau Juli bertambah 40 triliun rupiah maka semua orang bisa makan. Tapi kalau tahun depan mau semua bisa makan dari Januari maka butuh 420 triliun rupiah,” ujarnya.
Diawasi Ketat
Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan bahwa program MBG harus diawasi secara ketat guna menghindari kasus yang terjadi pada beberapa waktu lalu, di mana ada sekolah yang meminta pungutan atas wadah makan.
Menurut dia, sekolah tersebut meminta uang sebesar 30 ribu rupiah untuk pembelian wadah makan terkait program MBG dan setiap anak wajib membeli dua wadah, sehingga total pungutan mencapai 60 ribu rupiah.
Dia mengatakan informasi tersebut diterima dari rekaman video. “Program yang melibatkan alokasi anggaran besar harus dikelola dengan transparansi. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pengawas independen,” kata Cucun yang menegaskan bahwa program MBG tidak memungut biaya tambahan.
Terpisah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, berharap, program MBG menjadi sarana penguatan karakter siswa karena bisa mendorong anak-anak menjadi insan yang bertakwa.
“Kami ingin menanamkan pendidikan karakter kepada para peserta didik penerima manfaat. Salah satunya adalah menanamkan kebiasaan untuk senantiasa berdoa sebelum makan kepada anak-anak kita,” ujar Mu’ti, usai meninjau program MBG di sekolah, Selasa.
Mu’ti menerangkan, program MBG dapat menanamkan rasa tanggung jawab, yaitu dengan menjaga kebersihan tempat makan yang disediakan. Selain itu, pentingnya tata krama saat makan yang sesuai dengan norma di Indonesia, salah satunya adalah dengan tidak bersuara saat makan.
Dia melanjutkan, pentingnya menjaga tenggang rasa dan toleransi selama makan. Kemudian membiasakan anak untuk tidak boros, tidak mubazir. “Kita biasakan anak-anak kita untuk menghabiskan makanannya, yang juga sudah ditakar oleh ahli gizi,” jelasnya.
Berita Trending
- 1 Hari Kamis KPU tetapkan Gubernur
- 2 the Straits Times Memprediksi Presiden Prabowo Bersama Sembilan Presiden dan PM Negara Lain Jadi Pemimpin Dunia Berpengaruh
- 3 Kebijakan PPN 12 Persen Masih Jadi Polemik, DPR Segera Panggil Menkeu
- 4 Masuki Masa Pensiun, Kepala BSSN dan Kepala Basarna Diganti
- 5 Gara-gara Faktor Inilah, Pelantikan Kepala Daerah Terpilih di Provinsi Bali Diundur