Menkeu Soroti Realisasi Belanja Daerah yang Lambat

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membeberkan sejumlah hambatan dalam mendorong desentralisasi fiskal. Outcome pembangunan belum terlalu menggembirakan karena beberapa daerah berkinerja sangat tinggi tetapi banyak daerah yang masih tertinggal. Realisasi belanja daerah lambat.

"Realisasi belanja daerah lambat, sehingga dana idle Pemda di perbankan relatif tinggi. TKDD (transfer ke daerah dan dana desa) belum dimanfaatkan secara optimal dan pola belanja daerah cenderung ke belanja aparatur," kata Menkeu dalam konferensi persnya di Jakarta, Senin (21/6).

Menkeu menuturkan bahwa belanja pegawai relatif tinggi, sehingga menggerus porsi untuk belanja publik yang produktif. Belanja infrastrtur publik masih rendah, sehingga belum memadai untuk mengungkit perbaikan layanan dan pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, jumlah jenis program dan kegiatan terlalu banyak, sehingga belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tidak fokus dan kurang efektif dalam membenahi pelayanan dan pembangunan di daerah.

Dia pun memaparkan daerah belum mengotimalkan akses pembiayaan alternatif untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah.
Halaman Selanjutnya....