Menkeu Soroti Realisasi Belanja Daerah yang Lambat

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membeberkan sejumlah hambatan dalam mendorong desentralisasi fiskal. Outcome pembangunan belum terlalu menggembirakan karena beberapa daerah berkinerja sangat tinggi tetapi banyak daerah yang masih tertinggal. Realisasi belanja daerah lambat.

"Realisasi belanja daerah lambat, sehingga dana idle Pemda di perbankan relatif tinggi. TKDD (transfer ke daerah dan dana desa) belum dimanfaatkan secara optimal dan pola belanja daerah cenderung ke belanja aparatur," kata Menkeu dalam konferensi persnya di Jakarta, Senin (21/6).

Menkeu menuturkan bahwa belanja pegawai relatif tinggi, sehingga menggerus porsi untuk belanja publik yang produktif. Belanja infrastrtur publik masih rendah, sehingga belum memadai untuk mengungkit perbaikan layanan dan pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, jumlah jenis program dan kegiatan terlalu banyak, sehingga belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tidak fokus dan kurang efektif dalam membenahi pelayanan dan pembangunan di daerah.

Dia pun memaparkan daerah belum mengotimalkan akses pembiayaan alternatif untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah.

Perlu Diperkuat

Di sisi lain akuntabilitas dalam pengelolaan APBD sudah membaik dari sisi alternatif, tetapi masih perlu diperkuat aspek materilnya. "Sinergi dan harmonisasi gerak langkah APBN dan APBD belum optimal, sehingga perlu untuk diperkuat," tandas dia.

Menkeu menyebut, hingga Mei APBN masih melanjutkan kinerja positif. Belanja negara telah mencapai 945,7 trilliun rupiah atau tumbuh 12,1 persen. Belanja Kementerian/Lembaga tumbuh 33,1 persen. Itu mencakup belanja modal dan penyaluran berbagai program bansos.

Kemudian, belanja non kementerian/lembaga tumbuh 7,82 persen yang mencakup manfaat pensiun,subsidi energi dan pupuk serta program prakerja. "Jika itu semua tumbuh, lain halnya dengan TKDD yang tumbuh minus 2,8 persen. Penyaluran TKDD 2021 sedikit lebih rendah dibanding tahun anggaran 2020," sebut Menkeu.

Adapun pembiyaan investasi tumbuh 276 persen. Itu mencakup pencairan investasi pada LMAN (mendukung proyek strategis nasional), dukungan perumahan pinjaman PEN Daerah dan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional).

Kerja keras APBN melalui belanja negara juga didukung oleh kinerja program program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Realisasi PEN per 18 Juni 2021 mencapai 226,63 trilliun rupiah atau 32,4 persen dari pagu 699,4 trilliun rupiah.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, meningkatnya kinerja belanja dan investasi untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi karena semakin optimalnya penerimaan perpajakan dan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) serta dukungan pembiayaan.

Realiasi pendapatan negara hingga akhir Mei 2021 sebesar 726,4 trilliun rupiah atau 41,7 persen dari target APBN yakni sebesar 1.743,6 trilliun rupiah. "Itu tumbuh 9,3 persen (yoy) dibanding periode yang sama tahun 2020 yang sebesar 664,6 trilliun rupiah," sebutnya. n ers/N-3