Menkeu Soroti Realisasi Belanja Daerah yang Lambat

Perlu Diperkuat

Di sisi lain akuntabilitas dalam pengelolaan APBD sudah membaik dari sisi alternatif, tetapi masih perlu diperkuat aspek materilnya. "Sinergi dan harmonisasi gerak langkah APBN dan APBD belum optimal, sehingga perlu untuk diperkuat," tandas dia.

Menkeu menyebut, hingga Mei APBN masih melanjutkan kinerja positif. Belanja negara telah mencapai 945,7 trilliun rupiah atau tumbuh 12,1 persen. Belanja Kementerian/Lembaga tumbuh 33,1 persen. Itu mencakup belanja modal dan penyaluran berbagai program bansos.

Kemudian, belanja non kementerian/lembaga tumbuh 7,82 persen yang mencakup manfaat pensiun,subsidi energi dan pupuk serta program prakerja. "Jika itu semua tumbuh, lain halnya dengan TKDD yang tumbuh minus 2,8 persen. Penyaluran TKDD 2021 sedikit lebih rendah dibanding tahun anggaran 2020," sebut Menkeu.

Adapun pembiyaan investasi tumbuh 276 persen. Itu mencakup pencairan investasi pada LMAN (mendukung proyek strategis nasional), dukungan perumahan pinjaman PEN Daerah dan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional).
Halaman Selanjutnya....