Menkeu Pacu Realisasi Belanja Pemerintah pada Kuartal IV

JAKARTA - Pemerintah akan mengakselerasi belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, pada sisa tahun ini yaitu kuartal IV. Sebab hingga sekarang, realisasinya belum optimal.

"Saya akui kecepatan belanja masih perlu terus diperbaiki. Tiga bulan terakhir kuartal IV ini akan menjadi tiga bulan di mana belanja pemerintah pusat dan daerah akan terakselerasi," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam acara UOB Indonesia Economic Outlook di Jakarta, Kamis (29/9).

Menkeu menjelaskan mayoritas pemerintah baik daerah dan pusat baru membelanjakan anggaran di bawah 60 persen sehingga masih terdapat sisa sebesar 40 persen dari pagu yang harus dikebut hingga akhir tahun ini.

Dia mengakui kecepatan belanja pemerintah pusat dan daerah masih perlu diperbaiki mengingat sisa pagu yang harus dibelanjakan masih tinggi yaitu mencapai sekitar 1.770 triliun rupiah.

Anggaran belanja sebesar 1.770 triliun rupiah tersebut meliputi sebesar 970 triliun rupiah oleh pemerintah pusat dan 800 triliun rupiah oleh pemerintah daerah.

"Jadi you can imagine, 40 persen belanja pemerintah pusat dan daerah akan terkonsentrasi pada tiga bulan terakhir," ujarnya.

Dia menyatakan optimalisasi belanja pemerintah pusat dan daerah ini akan membuat pemulihan pada kuartal IV semakin kuat.

Bahkan menurut Sri Mulyani, momentumnya sangat tepat karena ekonomi global diprediksi akan mulai melemah pada akhir tahun ini sehingga optimalisasi belanja akan menjadi booster bagi Indonesia.

"Ini yang akan membuat di kuartal IV kita, government spending akan kuat dan ini timing-nya sesuai dengan waktu dunia mulai melemah," tegasnya.

Realisasi Surplus

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi APBN 2022 per Agustus lalu surplus sebesar 107,4 triliun rupiah per Agustus 2022 atau setara 0,58 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Dengan adanya surplus, realisasi pembiayaan anggaran pun menyusut 46 persen jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya atau year-on-year (yoy) dari 531 triliun rupiah menjadi 286,8 triliun rupiah.

"Dengan surplus ini dan penerbitan utang yang jauh lebih rendah, menjadikan strategi APBN kita sangat sesuai dengan tantangan yang berasal biaya dana yang tinggi, guncangan sektor keuangan, maupun tren kenaikan suku bunga dan penguatan dollar AS," ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa September 2022 yang dipantau secara daring di Jakarta, awal pekan ini.

Dia menjelaskan surplus APBN berasal dari realisasi pendapatan negara yang lebih tinggi dari belanja negara. Pendapatan negara per bulan lalu tercatat 1.764,4 triliun rupiah atau naik 49,8 persen (yoy).

Sementara itu, realisasi belanja negara per akhir Agustus 2022 mencapai 1.657 triliun rupiah atau tumbuh 6,2 persen (yoy).

"Kami akan terus menjaga APBN, termasuk pembayaran subsidi dan kompensasi yang diperkirakan akan melonjak tinggi pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2022, yang akan menggunakan penerimaan negara kita yang sangat baik," tuturnya.