Menggugat UU MD3

Proses pembahasan revisi UUMD3 pun berjalan sangat aneh. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengaku lupa memberitahu Jokowi tiga pasal krusial tadi. Seharusnya pemerintah menjadi penyeimbang hal-hal yang tidak layak. Bukan malah meloloskan begitu saja pasal-pasal yang ditentang publik.

Anehnya, Pasal 73 tentang pemanggilan paksa justru menjadi usulan pemerintah untuk mengganti frasa pejabat negara, badan hukum, dan masyarakat menjadi setiap orang sesuai usulan pemerintah. Sehingga, pasal ini berubah bunyi "DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya dapat memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR."

Kesalahan lain Yasonna tidak melaporkan kepada Presiden Jokowi keseluruhan pasal yang berubah. Harus ada jalan tengah kepada Presiden untuk mengambil langkah cepat dan tepat. Salah satunya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-ndang (Perppu) terhadap pasal-pasal yang ditolak rakyat dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD hasil revisi itu. Tentu harus diawali dengan menandatangani UUMD3 tersebut.

Jika Jokowi tidak menandatangani, tidak otomatis Presiden dianggap prorakyat. Presiden malah bisa saja dinilai tidak tertib ketatanegaraan. Betul, Presiden memang harus aspiratif terhadap kehendak publik yang keberatan terhadap beberapa pasal dalam UUMD3. Namun, hendaknya sikap itu diwujudkan dengan tetap mengacu kepada konstitusi. Dampak lain jika presiden Jokowi tidak menandatangani UUMD3 akan menghambat warga menguji ke MK. Sebab yang dapat menjadi objek gugatan ke MK hanya UU yang telah diundangkan.

Adapun mengenai pengujian ini nantinya dikabulkan MK bukan bergantung pada sikap Presiden yang tidak menandatangani. MK hanya menilai apakah pasal-pasal dalam UUMD3 yang kontroversial tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Dengan tidak menandatangani UUMD3 akan mengesankan Presiden tidak mau ikut bertanggung jawab bersama DPR. Padahal, UUMD3 produk DPR dan pemerintah. Sikap cuci tangan Presiden akan berpengaruh pada relasi Istana dan DPR dalam berbagai pembahasan RUU ke depan.