Mengeliminasi Kemiskinan Desa

Pertumbuhan di bawah 4 persen per tahun tentu jauh dari memadai untuk mendorong peningkatan pedapatan sektor pertanian. Sebab beban sektor pertanian cukup berat. Hingga kini sebagian besar tenaga kerja (28,79 persen dari total penduduk bekerja pada Agustus 2018) masih mengandalkan sektor pertanian.

Sementara itu, salah satu indikator kesejahteraan sektor pertanian (nilai tukar petani/NTP) berfluktuasi mengikuti arah gerak musim panen. Pada saat panen raya, NTP turun bahkan sampai level di bawah 100. Hal ini berarti, petani merugi karena kebutuhan mereka lebih besar dari pendapatan. Sebabnya, harga gabah turun seiring dengan melimpahnya hasil panen. Padahal, sebagian besar petani menaruh harapan untuk mendapatkan keuntungan setelah empat bulan menunggu.

Berbicara keuntungan petani, hasil Survei Ongkos Usaha Tani (SOUT 2017) tanaman pangan mencatat, membudidayakan tanaman padi sawah seluas satu hektare diperoleh hasil 18,5 juta rupiah per musim tanam. Sedangkan ongkos produksi yang dikeluarkan sebesar 13,6 juta. Artinya, petani yang memiliki lahan satu hektare mendapat keuntungan setiap musim (empat bulan) sebesar 4,9 juta. Jadi keuntungan per bulan 1,2 juta rupiah.

Bagaimana dengan petani gurem yang lahannya kurang dari 0,5 hektare? Ada 75 persen petani gurem (SUTAS 2018). Pendapatan petani gurem kurang dari 600 ribu per bulan, jauh dari UMR mana pun. Pemerintah harus hadir untuk memberdayakan dan menyejahterakan kaum tani. Jangan hanya pencapaian produksi yang ditingkatkan. Pencapaian produksi tanpa perlindungan harga, yang diterima petani hanya akan menyengsarakan mereka.

Ada 61 persen penduduk miskin hidup desa. Jika pemerintah ingin menuntaskan kemiskinan harus dimulai dari akarnya. Program pemerintah untuk desa sudah bagus seperti DD. Sayang, aplikasinya DD belum menyentuh petani. Padahal DD yang digulirkan di perdesaan sebagai tempat tinggal sebagian besar petani.
Halaman Selanjutnya....