Mengaryakan TNI

Revisi yang diwacanakan Hadi atas UU tersebut akan membuka jalan TNI menduduki kursi birokrat dengan lingkup yang lebih luas sesuai dengan jumlah pati dan pamen yang non-job. Gagasan utama dwifungsi adalah keikutsertaan angkatan perang dalam politik. Konseptornya Jenderal (Purn) Abdul Haris Nasution ketika menjabat Kepala Staf Angkatan Darat.

Nasution-lah memperkenalkan konsep "jalan tengah" yang menjadi embrio dwifungsi. Jalan tengah membuka peluang bagi militer untuk berpolitik, bahkan mencampuri urusan sipil atas nama stabilitas nasional di kemudian hari. Kita perlu mengingatkan kembali perjalanan bangsa ini, terutama menjelang runtuhnya kekuasaan rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.

"Cabut dwifungsi ABRI" adalah salah satu slogan yang paling banyak dikumandangkan di jalanan oleh para pemuda-mahasiswa sebelum Soeharto jatuh hingga periode awal reformasi. Itu satu dari beberapa amanat gerakan reformasi. Alih-alih mengembalikan tentara ke barak, yang terjadi justru sebaliknya, pimpinan sipil termasuk Presiden Joko Widodo malah ingin menarik kembali TNI ke tengah-tengah kita.

Publik menganggab ini bentuk pengkhianatan agenda reformasi. Pemerintah harus hati-hati jika ingin merevisi UU TNI, apalagi isi revisi itu melawan semangat reformasi. Sejumlah pihak menyarankan agar pemerintah tidak meneruskan rencana itu. Menarik-narik TNI dalam urusan-urusan sipil bukan gagasan yang baik.

Menempatkan perwira TNI di posisi-posisi strategis kementerian dan lembaga sama saja dengan membuka jalan bagi kembalinya militer ke kancah politik. Pemerintah mestinya memahami TNI sebagai tentara yang lahir dari perjuangan kemerdekaan. Secara alamiah TNI memiliki karakteristik praetorian, kelompok eksklusif yang melayani penguasa di suatu negara.
Halaman Selanjutnya....