Menerawang Nasib Stasiun Luar Angkasa atau ISS di Masa Depan Usai Sanksi Amerika Serikat ke Rusia Atas Invasi di Ukraina

Masa depan stasiun luar angkasa atau International Space Station (ISS) banyak dipertanyakan usai Rusia melancarkan invasi ke Ukraina. Terlebih, kini kerja sama di luar angkasa yang melibatkan Rusia tengah diperhatikan terlebih karena sanksi Amerika Serikat (AS).

Rusia saat ini telah dijatuhi berbagai sanksi oleh sejumlah negara terutama di Eropa. Bahkan, AS memberikan sanksi secara spesifik yang bertujuan untuk menurunkan industri kedirgantaraan Rusia termasuk program angkasa luar mereka.

Terkait hal tersebut, Direktur Badan Antariksa Rusia Roscosmos, Dimitry Rogozin mengingatkan pada dunia bahwa sanksi bisa memengaruhi pengoperasian sistem propulsi Rusia yang kini membuat ISS tetap bertahan di posisinya. Ini bisa berpotensi menyebabkan ISS runtuh dan jatuh di Eropa, Tiongkok, India atau AS.

"Oleh karena itu, kami akan memantau dengan cermat tindakan mitra Amerika kami dan, jika mereka terus bermusuhan, kami akan kembali ke pertanyaan tentang keberadaan Stasiun Luar Angkasa Internasional," kata Rogozin dikutip Jumat (11/3).

"Saya tidak menyukai skenario itu, karena saya berharap Amerika akan tenang," tambahnya.

ISS sendiri sebenarnya akan berhenti operasional pada 2030 mendatang. Kemudian, ISS akan dijatuhkan ke Samudera Pasifik pada 2031.

Meski tidak berkaitan langsung dengan ancaman Rusia terhadap sanksi AS, ketegangan tersebut dinilai bisa memicu dampak yang kurang baik bagi masa depan ISS. Salah satu dampaknya yakni Rusia menghentikan dukungan pada ISS dalam jangka waktu yang lebih cepat.

Sebelumnya, Rusia mulai melancarkan invasi terhadap Ukraina sejak 24 Februari lalu. Aksi tersebut memicu berbagai reaksi dari sejumlah negara-negara di Eropa.

Sebagai informasi, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden resmi melarang negeranya melakukan impor minyak dan gas (migas) dan batu bara dari Rusia. Ini merupakan sanksi terbaru AS terhadap invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina.

"Hari ini saya mengumumkan AS menargetkan 'arteri' utama ekonomi Rusia. Kami melarang semua impor minyak dan gas serta energi Rusia," kata Biden di Gedung Putih, dikutip dari CNN Internasional, Rabu (9/3).

"Itu berarti minyak Rusia tidak akan lagi dapat diterima di pelabuhan AS dan Amerika akan menangani pukulan kuat lainnya untuk ke 'mesin perang' (Presiden Rusia) Putin. Langkah ini akan memberikan rasa lebih sakit ke Putin," tambahnya.

Harga minyak melonjak lantaran beredarnya kabar tersebut. Diketahui, minyak mentah Benchmark Brent LCOc1 untuk Mei mendatang naik 5,4 persen menjadi $129,91 per barel.

Kabar terbaru, Pertemuan antara Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah dilaksanakan kemarin di Antalya, Turki kemarin Kamis (10/3). Keduanya gagal mencapai kesepakatan untuk menghentikan perang seiring konflik yang terjadi usai Rusia melancarkan invasi sejak 24 Februari lalu.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Ukraina Dmytro Kuleba mengungkapkan, Rusia akan terus melanjutkan serangan hingga tujuannya tercapai.

"Narasi luas yang dia sampaikan kepada saya dalah bahwa mereka akan melanjutkan agresi mereka sampai Ukraina memenuhi tuntutan mereka, dan tuntutan ini paling tidak adalah menyerah," kata Dmytro dikutip dari Bloomberg, Jumat (10/3).

Kuleba juga menyatakan, Rusia tidak memiliki rencana untuk melakakukan gencatan senjata. Menurutnya, Menlu Rusia Sergei Lavrov yang ditemuinya tidak memiliki wewenang untuk membahas rencana tersebut.

"Rusia tidak dalam posisi untuk gencatan senjata. Mereka ingin Ukraina menyerah. Mereka tidak akan mendapatkan itu. Ukraina kuat dan sedang berjuang," ucapnya.