Mendorong RUU Daerah Kepulauan Demi Pembangunan di Gugusan Pulau

Pernyataan senada disampaikan Asisten I Provinsi Nusa Tenggara Barat, Madani Makarim. Di NTB terdapat 403 pulau dengan status wilayah administratif di pulau-pulau kecil adalah dusun dan kecamatan. Problematika penduduk yang tinggal di pulau-pulau kecil itu adalah aksesibilitas, kerusakan ekosistem, seperti terumbu karang, mangrove, sampah, dan rawan bencana, abrasi pantai, kurangnya sarana pendidikan dan kesehatan, serta kurangnya sarana listrik dan air bersih.

Perihal kesehatan, Madani mencontohkan salah satu isu yang mengemuka di NTB adalah stunting. Dari sasaran riil stunting sebanyak 477.430 orang, yang terjangkau baru 81.015 orang atau 16,9 persen. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil, pemerintah Provinsi NTB membutuhkan penguatan fungsi posyandu, puskesmas, rumah sakit, serta fasilitas ambulans kapal laut. Dari sisi APBD, Madani menjelaskan, pendapatan asli daerah NTB masih rendah sekitar 34,41 persen. "Artinya, kami masih sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat," ucapnya.

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Syamsudin Abdul Kadir mengatakan, RUU Daerah Kepulauan perlu didorong supaya ada manajemen baru tentang pengelolaan kelautan dengan lebih baik demi pembangunan dan perekonomian di daerah. Maluku Utara merupakan daerah dengan wilayah perairan yang jauh lebih luas ketimbang daratan. Luas wilayah daratnya 31.982,50 kilometer persegi, sedangkan lautnya 113.818,60 kilometer persegi. "Sejatinya tidak ada negara yang kaya atau miskin. Yang ada adalah negara yang di-manage dengan baik dan tidak di-manage dengan baik," ucapnya.

Para perwakilan dari provinsi kepulauan sepakat bahwa RUU Daerah Kepulauan merupakan harapan untuk kemajuan bersama, terutama penduduk yang tinggal di pulau-pulau. Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau yang disatukan oleh laut. Sebesar 62 persen dari total luas wilayah Indonesia adalah perairan. Sebab itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR semestinya bekerja sama demi mencapai cita-cita mambangun Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan itu dimulai dengan membahas RUU Daerah Kepulauan secara seksama.