Mendorong RUU Daerah Kepulauan Demi Pembangunan di Gugusan Pulau

"Biasanya sepanjang November sampai Januari angin amat kencang dan ketinggian ombak bisa mencapai enam meter," katanya. Akibatnya, bandara ditutup dan pelabuhan beroperasi sesuai kondisi cuaca. Kondisi ini membuat harga bahan pokok di pulau-pulau tersebut amat tinggi lantaran kendala distribusi.

Pada kesempatan yang sama, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku, Samuel E. Huwae mengatakan, salah satu penyebab timpangnya kondisi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di daerah berciri kepulauan dengan penduduk di daerah berciri daratan adalah metode penghitungan dana transfer dari pemerintah pusat yang berbasis luas wilayah dan jumlah penduduk.

Di daerah berciri kepulauan, jumlah penduduknya memang lebih sedikit dan menempati daratan yang lebih sempit lantaran sebagian besar wilayahnya adalah perairan. "Kami adalah orang-orang yang gelisah dan terus berjuang demi mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah pusat untuk daerah kepulauan," kata Samuel.

Samuel menjelaskan, Provinsi Maluku memiliki 1.340 pulau dan 112 pulau di antaranya berpenghuni. Total wilayah Provinsi Maluku seluas 712.479,69 kilometer persegi dengan 54.185 kilometer persegi (7,6 persen) berupa daratan dan 658.294,69 kilometer persegi (92,4 persen) lautan. Adapun jumlah penduduknya sebanyak 1,88 juta jiwa. Dengan kondisi tersebut, pendapatan asli daerah sebesar Rp 500 miliar dan APBD Rp 4,15 triliun. Artinya, anggaran daerah masih sangat tergantung dari dana transfer pemerintah pusat. Sementara, dana transfer tersebut dihitung berdasarkan luas daratan dan jumlah penduduk yang sempit dan sedikit tadi.

Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Nur Kholis mengatakan, jumlah penduduk di delapan provinsi kepulauan itu sekitar 23 juta jiwa atau 8,37 persen dari jumlah penduduk di daerah non-kepulauan. "Jumlah penduduk di provinsi kepulauan meningkat sepanjang 2010-2021 dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding nasional dan provinsi bukan kepulauan," katanya. "Sementara pembangunan masih bias daratan dan bias penduduk."
Halaman Selanjutnya....