Mencegah "Stunting" dari Desa

Pemerintah sudah saling bergandengan tangan dengan ragam kementerian dan lembaga swasta untuk melakukan penuntasan stunting. Kalau pada tahun 2018, pemerintan menyasar 100 kabupaten/kota untu menuntaskan stunting, maka pada tahun 2019 pemerintah meningkatkan 60 kabupaten prioritas. Semua berharap semoga perluasan ini dapat berjalan lebih optimal.

Tapi, kebijakan strategis yang telah dibuat pemerintah perlu lebih membumi dengan siasat-siasat praktis di lapangan, yakni dengan cara melibatkan aparat desa. Semua tahu bahwa desa adalah kekuatan untuk menggerakkan elemen masyarakat menyelesaikan masalah stunting.

Setiap desa harus ada kelas parenting yang tidak hanya berlaku untuk kaum ibu, tapi juga kalangan bapak. Aktor kelas parenting harus diinisiasi aparat desa. Aparat desa bisa bekerja sama dengan lembaga PAUD serta Puskesmas untuk sama-sama belajar memenuhi kebutuhan gizi mulai dari saat ibu hamil hingga melahirkan. Format kelas parenting disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan seperti jumlah peserta.

Di samping kelas parenting yang sifatnya lebih umum, desa juga harus menggalakkan posyandu yang memang sudah ada. Posyandu merupakan wadah strategis untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan. Selama ini, hadir ke posyandu memang masih belum menjadi kesadaran masayarakat. Untuk itu, posyandu harus melakukan kreasi dan inovasi agar masyarakat tertarik untuk datang.

Dari desa pula, kita bisa meningkatkan akses terhadap air bersih, fasilitas sanitasi, serta menjaga kebersihan lingkungan. Di beberapa daerah, banyak aparat desa yang membangun fasilitas sanitasi kurang tepat sasaran. Mereka seperti membangun sanitasi di tempat yang jauh dari permukiman warga atau malah justru dekat dengan rumah aparat desanya yang nilai kemanfaatannya tak berefek pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Halaman Selanjutnya....