Mencegah Praktik Korupsi Lewat ‘Online Single Submission
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo
Foto: IstimewaJAKARTA - Pengintegrasian proses perizinan secara elektronik melalui penerapan Online Single Submission (OSS) sangat penting. Karena ini akan mengurangi tatap muka dalam pengurusan izin. Sehingga dapat mencegah praktik korupsi.
Demikian dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Selasa (14/12). Karena itu ia mengharapkan, semua Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah dapat memadukan sebuah pelayanan dengan pemanfaatan teknologi untuk percepatan pelayanan. Dan Online Single Submission (OSS) adalah instrumen untuk pengintegrasian proses perizinan secara elektronik
"MPP ini kalau dianalogikan sebagai etalase pelayanan publik pemerintah. Layanan terpusat ini adalah upaya menghilangkan ego sektoral yang dapat menggabungkan layanan pemerintah pusat dan daerah," kata Tjahjo.
Ditambahkannya, konsep MPP yang sedemikian modern tentu harus didukung sumber daya manusia yang kompeten. Karena itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di MPP harus siap menghadapi era disrupsi dan tantangan dunia yang semakin kompleks.
"ASN diharapkan memiliki kompetensi, integritas, berwawasan global, menguasai teknologi dan bahasa asing, berjiwa melayani dan entrepreneurship serta memiliki jaringan yang luas," katanya.
Keberadaan MPP ini, lanjut Tjahjo, sangat strategis. Sebab, menjadi salah satu upaya mempercepat investasi. Sehingga potensi investasi yang besar bisa dilirik investor. Dan untuk menarik investor itu, kecepatan dalam urusan perizinan menjadi salah satu kuncinya. Maka, sangat penting setiap daerah itu membangun MPP.
"Calon investor cukup datang ke MPP untuk mengurus proses perizinan dengan cepat sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan kesesuaian biaya," ujar mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tersebut.
Berita Trending
- 1 Kepala Otorita IKN Pastikan Anggaran untuk IKN Tidak Dipangkas, tapi Akan Lapor Menkeu
- 2 Presiden Prabowo Pastikan Pembangunan IKN Akan Terus Berlanjut hingga 2029
- 3 SPMB Harus Lebih Fleksibel daripada PPDB
- 4 Danantara Jadi Katalis Perekonomian Nasional, Asalkan...
- 5 Polemik Pagar Laut, DPR akan Panggil KKP
Berita Terkini
- Pyongyang Hapus Korsel dalam Peta Baru Korut
- Junta Militer Tangkap Ratusan Pemuda
- Bank Mandiri Perkuat Ekosistem Wholesale dan Ekspansi Kredit Berkelanjutan di Tahun 2024
- KPU Instruksikan Daerah untuk Segera Tetapkan Hasil Pilkada Usai Putusan Dismissal MK
- Fokuskan Efisiensi Anggaran untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis